MASSA PENDUKUNG AHOK DIBUBARKAN PAKSA KEPOLISIAN – Poskota.co

MASSA PENDUKUNG AHOK DIBUBARKAN PAKSA KEPOLISIAN

Massa Ahok-1

POSKOTA.CO – Relawan Ahok kembali mendatangi Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, Kamis (11/5). Sudah sejak pagi hari mereka berkumpul dan terus menyanyikan lagu-lagu kebangsaan.

Massa simpatisan Ahok yang diperkirakan mencapai ratusan, berkerumun di depan gerbang Mako Brimob Kelapa Dua. Mereka menyanyikan sejumlah lagu, seperti ‘Maju Tak Gentar’, ‘Ibu Pertiwi’ dan ‘Padamu Negeri’.

Aparat kepolisian dari Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, membubarkan paksa simpatisan Ahok yang menuntut pembebasan mantan orang nomor satu DKI itu, karena tidak ada izin dan melanggar penyampaian pendapat pada hari besar keagamaan, Kamis (11/5).
Aparat kepolisian dari Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, membubarkan paksa simpatisan Ahok yang menuntut pembebasan mantan orang nomor satu DKI itu, karena tidak ada izin dan melanggar penyampaian pendapat pada hari besar keagamaan, Kamis (11/5).

Selain itu, para simpatisan Ahok yang kebanyakan mengenakan kemeja kotak-kotak dan kaos merah, juga membawakan bunga-bunga sebagai simbol kecintaan mereka terhadap Ahok.

Hanya satu tuntutan yang mereka gaungkan dalam aksi ini, yakni membebaskan Ahok dari penahanan.

Selain ratusan massa simpatisan, sejumlah artis seperti Roy Marten, Dwi Yan dan Sys NS, juga datang ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok, untuk menjenguk mantan orang nomor satu di DKI tersebut. Sayangnya mereka tidak dapat bertemu dengan Ahok karena yang bersangkutan sedang beristirahat. “Sedang istirahat Ahoknya di dalam,” ujar Sys NS.

Para artis ini rencananya akan datang kembali esok hari untuk bertemu Ahok. “Besok datang lagi,” sambungnya.

Sementara itu Kabag Ops Korp Brimob Kombes Pol Waris Agono menegaskan, rombongan tidak dapat menemui Ahok karena tidak ada izin. “Mereka tidak ada izin. Harus dari karutan,” tegasnya.

Ratusan massa pendukung Ahok yang berkumpul di Mako Brimob Kelapa Dua Depok akhirnya dibubarkan paksa. Pasalnya, aksi mereka dianggap melanggar undang-undang.

Sesuai ketentuan UU No 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat, maka segala bentuk dukungan tidak boleh dilakukan pada hari besar keagamaan. “Ini mengganggu umat beragama serta pengguna jalan,” kata Kabag Ops Korp Brimob Depok Kombes Pol Waris Agono.

Oleh karenanya, pihaknya membubarkan massa dengan cara membawa keluar area pintu gerbang. Puluhan aparat keamanan pun membuat pagar batas, lalu perlahan mengajak massa bergerak ke luar dari area. “Ini sebenarnya kita memberikan pelajaran pada masyarakat bahwa hari ini adalah hari raya keagamaan, kita harus toleransi,” jelasnya.

Walau sudah dibubarkan paksa, namun masih saja massa tak mau bergeser. Sehingga pihaknya terpaksa memasang kawat berduri. “Kita sampaikan dan ada imbauan. Berharap mereka mengerti,” jelas Waris.

Sementara itu, beredar daftar nama yang bisa mengunjungi Ahok pada hari ini. Mereka yang bisa mengunjungi Ahok di antaranya adalah, keluarga, kuasa hukum dan ajudan. (arya)

Berikut daftarnya:
1. Bapak Titik
2. Ibu Veronika Tan (istri)
3. Nicholas (putra pertama)
4. Tania (putri kedua)
5. Daud (putra ketiga)
6. Mama Buniarti (ibu kandung)
7. Mbah Suri Basuki (adik)
8. Hari (adik)
9. Harsono Santoso (saudara)

Lawyer:
1. Vina
2. Edi Dangur
3. Wayan Vivi

ADC:
1. Cahyadi (dinas)
2. Supriyono

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara