LUAPAN KALI BEKASI RENDAM PEMUKIMAN PENDUDUK – Poskota.co
Saturday, September 23

LUAPAN KALI BEKASI RENDAM PEMUKIMAN PENDUDUK

BANJIRPOSKOTA.CO – Dua pemukiman penduduk di sepanjang bataran Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, kembali terendam banjir akibat luapan air sungai, Minggu siang.

“Sekitar pukul 14.00 WIB saya mendapat laporan dari petugas di Cikeas, Bogor bahwa ketinggian permukaan air sungai sudah mencapai empat meter lebih,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, Heri Ismiradi di Bekasi, Minggu.

Menurut dia, situasi permukaan air dengan ketinggian di atas empat meter menandakan situasi siaga satu di sejumlah kawasan bantaran di lokasi itu. “Banjir ini adalah air kiriman dari Cikeas, Bogor, karena di sana hujan deras sejak pagi tadi,” katanya.

Pihaknya telah memerintahkan petugas Bendung Kali Bekasi untuk terus membuka pintu air menuju arah hilir agar banjir tidak meluas.

Dikatakan Heri, dua pemukiman penduduk di sekitar bantaran Kali Bekasi menjadi korban banjir di antaranya Perumahan Pondokgede Permai (PGP) dan Perumahan Pondok Mitra Lestari (PML).

“Di PGP ada sejumlah titik tanggul Kali Bekasi yang retak sehingga perlu ada penanganan dini,” katanya.

Pihaknya mengaku telah memaksa para warga di PGP untuk mengungsi ke sejumlah tenda yang disiapkan oleh para relawan di lokasi aman.   “Kita paksa warga PGP mengungsi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Sementara itu, banjir di PML terjadi hanya di beberapa blok yang berdekatan dengan Kali Bekasi, di antaranya Blok C dan D. “Banjir masuk ke jalan perumahan sekira pukul 14.30 WIB dengan ketinggian sekitar sebetis orang dewasa,” kata Arief Munajat (41) warga setempat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara