KPPU TELUSURI PENYALAHGUNAAN PEMAIN BESAR INDUSTRI BERAS – Poskota.co

KPPU TELUSURI PENYALAHGUNAAN PEMAIN BESAR INDUSTRI BERAS

Syarkawi Ra’uf

POSKOTA.CO – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPUU) akan meneliti lebih dalam terkait industri perberasan di Indonesia. Kecurangan dalam persaingan usaha dan rantai pasok yang terlalu panjang, ditengarai menjadi faktor mahalnya harga beras yang ada di pasaran.

Ketua KPPU Syarkawi Ra’uf mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penelitian selama lima tahun terakhir. Dari hasil penelitian itu, memang ditemukan bahwa rantai pasok beras di Indonesia masih terlalu panjang.

“Sejak lima tahun terakhir melakukan penelitian terhadap industri perberasan di Indonesia, temuan kita adalah satu, bahwa memang industri beras kita ini dicirikan oleh rantai distribusi yang panjang, jadi dari hulu sampai ke hilir itu lumayan panjang,” kata Syarkawi Ra’uf di Kantor KPPU Jl Juanda Jakarta Pusat, Selasa (25/7).

Syarkawi menambahkan, rantai mulai dari petani akan melewati pengepul, penggilingan, pedagang besar, agen, agen retailer dan baru sampai kepada end user atau masyarakat. “Jadi kalau masing-masing rantai distribusi ada margin. Maka, tingkat harga di end user pasti tinggi,” jelasnya.

Kemudian yang kedua, lanjut Syarkawi, temuan pihaknya bahwa di level penggilingan dan pedagang besar atau di tengah-tengah rantai pasok, hanya dikuasai oleh beberapa ‘pemain’ besar.

“Ini juga yang membuat margin di tengah-tengah menjadi lebih tinggi, ujung-ujungnya menyebabkan gap antara harga di tingkat petani dan konsumen menjadi lebih besar,” imbuh Syarkawi.

Jika merujuk data BPS maupun Kementerian Pertanian, harga di tingkat petani secara rata-rata nasional kurang lebih ada di Rp7.300 per kilogram, sedangkan dijual di end user di sekitar Rp10.500 per kilogram.

Sementara, untuk beberapa perusahaan besar, masih menjual di atas harga tersebut di level end user. “Ada perusahaan menjual Rp20.400, ada yang Rp20.300, dan ada yang menjual Rp13.700 per kg,” terang Syarkawi.

Untuk itu, KPPU akan meneliti sisi persaingan terkait adanya penyalahgunaan atau kecurangan perusahaan atau pemain besar yang memanfaatkan sikap dominannya di pasar.

“Apakah ada praktek kecurangan dalam menentukan biaya produksi yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat? Ini akan menjadi fokus kita sementara mendalami proses ini. Terkait proses pidana kita serahkan ke kepolisian,” pungkas Syarkawi. (*/dade/rel)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_11694" align="alignleft" width="406"] Komjen Budi Gunawan[/caption] POSKOTA.CO - Jimly Asshiddiqie salah sati tim 9 yang dimintai pendapat Jokowi setuju dengan usulan Mensesneg Pratikno mengimbau agar Komjen Budi Gunawan mundur sebagai Kapolri. "Itu sangat indah dan ideal," ungkapnya di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2015). Menurutnya masalah konflik KPK Vs Polri memang berawal dari ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka transaksi mencurigakan, padahal saat itu selangkah lagi mantan ajudan Megawati itu akan menjadi Kapolri. Kepada masyarakat dan khususnya jajaran Polri diminta untuk mensuport tegaknya hukum. "Ini untuk kepentingan bersama,Kita harus sama-sama menyelamatkan institusi KPK maupun Polri" tambahnya. Sebelumnya, Mensesneg Pratikno mengimbau agar Komjen Budi Gunawan mundur sebagai Kapolri. Menurut mantan Rektor UGM itu, akan sangat indah jika Budi mundur. Kalau tidak mundur berarti dilema antara politik dan hukum ini harus diselesaikan," kata Pratikno kepada wartawan di Istana Negara.