KPPPA: KASUS KEKERASAN PADA ANAK MENINGKAT – Poskota.co

KPPPA: KASUS KEKERASAN PADA ANAK MENINGKAT

Asisten Deputi Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat dan Pornografi KPPA Valentina Ginting (tengah), didampingi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nuruzzahroh Sumiah (kiri), memberi penyuluhan saat Safari Ramadan sekaligus kampanye Bersama Lindungi Anak (Berlian) kepada para santri dan santriwati di Pondok Pesantren Nuruzzahroh, Depok, Jabar, Kamis (15/6).

POSKOTA.CO – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyelenggarakan rangkaian Safari Ramadan melalui kampanye Bersama Lindungi Anak (Berlian) bersama para santri dan santriwati di Pondok Pesantren Nuruzzahroh, Depok, Jawa Barat, Kamis (15/6). Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Deputi Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat dan Pornografi Valentina Ginting, serta Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nuruzzahroh Sumiah.

Dalam kegiatan ini, Valentina Ginting menyampaikan, anak merupakan generasi penerus bangsa yang berpotensi memiliki peran strategis sebagai pewaris bangsa yang memikul tanggung jawab besar. Maka seluruh elemen masyarakat harus menjamin dan melindungi mereka agar hak-haknya untuk tumbuh terpenuhi. “Sebab, misalnya anak bangsa tidak dilindungi kelak, maka dikhawatirkan bangsa akan rusak dan tidak mempunyai pemimpin yang bijaksana dan berkualitas baik,” ujar Valentina Ginting dalam sambutannya.

Lebih lanjut disampaikan Valentina, anak yang terjerumus dalam persoalan pornografi juga cukup memprihatinkan. Hasil Pemetaan Pornografi Online yang dilakukan oleh KPPPA tahun 2016, ditemukan fakta bahwa dari 1.747 pemberitaan news online selama September-November 2016, jumlah pemberitaan tertinggi yaitu, pencabulan (135 pemberitaan), lalu diikuti oleh kekerasan seksual (122 pemberitaan), menyusul perkosaan (88 pemberitaan), sodomi (19 pemberitaan) dan pedofilia (11 pemberitaan). Kemudian dari media sosial Twitter, ditemukan fakta bahwa selama September-November 2016 rata-rata jumlah perbincangan pornografi sekitar 20 ribuan tweet per hari, 14,5 persen di antaranya terkait pornografi anak dengan konten berupa link image dan video yang menampilkan anak.

Valentina menegaskan, untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kasus-kasus terhadap anak, dibutuhkan komitmen bersama untuk melindungi anak, baik pemerintah, masyarakat dan orang tua. Peran serta pendidik juga menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya kekerasan. Komunikasi yang positif perlu dibangun antara pendidik dan murid, sehingga murid dapat secara terbuka berkonsultasi dengan para pendidik, dan tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan, khususnya di lembaga pendidikan. Anak-anak semua harus aktif menjadi pelopor, dan pelapor bagi sesamanya.

Asisten Deputi Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat dan Pornografi KPPA Valentina Ginting dan Ketua Yayasan Ponpes Nuruzzahroh Sumiah beserta pengurus yayasan lainnya ketika diabadikan usai Safari Ramadan.

“Untuk itu, kami berharap di bulan suci Ramadan ini khususnya para santri maupun guru pembimbing juga dapat menambah pengetahuan tentang hak, kewajiban, dan bagaimana anak memberikan pemahaman perlindungan terhadap dirinya,” ujar Valentina.

Safari Ramadan ini merupakan pertama kali dilaksanakan, bertempat di sekitar wilayah Jabodetabek. Diawali di Jakarta Selatan, kemudian dilanjutkan di Kota Tangerang, dan berakhir di Kota Depok. Dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadan ini diisi dengan Simponi Band dan Shinta Priwit yang melakukan sosialisasi perlindungan anak melalui seni. Kegiatan ini diharapkan dapat berlanjut di tahun berikutnya secara rutin. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)