Djoko Waluyo 20/04/2014
Bangunan yang direhab
Bangunan yang direhab

POSKOTA.CO – Penyidik KPK (komisi pemberantasan korupsi) berhak melakukan investigasi dugaan korupsi rehab gedung SMAN 84 Jakarta Barat. Masalahnya, Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Kriminal Khusus, Polda Metro Jaya hanya jalan di tempat.

Menurut pengamat publik, Nainggolan, jika dugaan penyelewengan di atas satu milyar KPK bisa pro aktif tanpa menunggu laporan. “KPK bisa turun turun menelusuri kebenaran adanya dugaan penyimpangan di tubuh departemen pendidikan tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Drs Rikwanto, kepada Poskota.co mengungkapkan, pihaknya belum mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara dalam kasus rehab gedung SMAN 84 yang melibatkan Kasie Sarpras Sudin Dikmen Jakarta Barat, Alex Usman.

Rikwanto menolak lebih jauh penanganan kasus tersebut, lantaran masih dalam penyelidikan. “ Ini masih informasi dilapangan. Kalau sudah ada bukti-bukti baru kita tingkatkan menjadi penyidikan,” tambah Rikwanto.

Sebelumnya, rehab gedung SMAN 84 beraroma patgulipat, ini dilelang oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan bukan Sudin Dikmenti, Jakarta Barat.

Lelang yang sempat dimenangkan oleh PT Citra Indah Perdana, dengan harga penawaran Rp 1.834.800.000.Sedangkan harga perkiraan sementara Rp 1.881.867.545.000.

Dengan perkiraan masa kerja limabelas hari kalender.Proyek yang diduga siluman tersebut melalui lelang pscakualifikasi No.8328/077.92 tertanggal 7 November 2013.

Rehab gedung SMAN84 senilai miliaran rupiah ini tidak mungkin dilakukan selama lima belas hari.Padahal proses lelang saja bisa menghabiskan satu bulan.
KEPALA DINAS
Kepala Dinas Pendidkan DKI Jakarta, Lasro Marbun mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) DKI tahun 2014 sangat tinggi yakni mencapai 700 miliar, namun pembagian alokasinya tumpang tindih.

“Dari total anggaran pendidikan Rp13 triliun, sebanyak Rp700 miliar dikembalikan ke kas daerah karena tumpang tindih. Contohnya pengadaan rehab sekolah. Ada yang tumpang tindih. Ada yang double di sudin dan bidang, atau ada di dinas,” ujar Lastro

REHAB SMAN 84

Sebelumnya diungkapkan, rehab gedung SMAN 84 Jakbar, diduga bermasalah dan kasusnya sampai ke Polda Metro Jaya.
Konon kabarnya, buntut dari rehab gedung SMAN 84 SMA tersebut direhab kepala sekolah. Tapi pihak kepala sekolah selalu menghindar untuk dikonfirmasi.

Sejumlah pejabat termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap Kasie Sarpras Sudin Dikmen Jakbar, Alex Usman, diperiksa Polda Metro Jaya, terkait dugaan permainan rehab sekolah tersebut.

Proyek beraroma pat gulipat ini dilelang oleh Dinas Pendidikan DKI, bukan oleh Sudin Dikmen Jakbar, dimenangkan oleh PT. Citra Indah Perdana dengan Harga Penawaran (SPH) Rp1.834.800.000.

Perencanaan pada proyek itu dilakukan oleh CV. Galuh. Dan Konsultan Pengawas dilakukan oleh PT. Wyda Buana Arsikona. Kamuflase inilah membuat pejabat Dikmen diperiksa polisi.

Alex Usman, yang dikonfirmasi menepis tudingan dirinya terlibat dalam kasus SMA 84 Jakbar. Menurutnya dana rehab tidak diproses penagihannya.

“Bukan dikembalikan, dan tidak ada kerugian Pemda DKI,” kilahhya. Pertanyaannya dana siapa yang merehab sekolahan tersebut. Mungkinkah ada sinterklas merehab bangunan sekolah itu.

KEANEHAN REHAB GEDUNG

Pengamat publik Nainggolan, menyikapi keanehan pada rehab gedung sekolah di kawasan Jakbar itu yang mencapai milyaran rupiah tapi tak terjadi transaksi atau penagihan.

“PPATK harus mengungkap permainan yang dilakukan dikmen Jakbar khususnya soal pengadaan IT,” ungkap pria asal Medan itu. Rehab SMAN 84 senilai miliaran tidak mungkin dilaksanakan selama 15 hari. Padahal, proses lelang saja bisa menghabiskan 1 bulan.

DILARANG BERBISNIS

Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1974 tentang “Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta”. Dalam peraturan itu, larangan atau pembatasan untuk berbisnis ada di Pasal 2.

Terkait dengan kepemilikan usaha, ayat (1) pasal tersebut menyatakan, PNS dilarang untuk: (1) memiliki seluruh atau sebagian perusahaan swasta, atau (2) melakukan kegiatan dagang, baik secara resmi maupun sambilan. (sapuji)

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*