KONVOI MENGATASNAMAKAN FPI DITINDAK POLISI – Poskota.co

KONVOI MENGATASNAMAKAN FPI DITINDAK POLISI

Ilustrasi
Ilustrasi

POSKOTA.CO – Razia gabungan yang digelar Polresta Banjarmasin, menertibkan puluhan massa yang berkonvoi di jalan raya di kota setempat dengan mengatasnamakan Front Pembela Islam (FPI).

“Kami tertibkan mereka karena ada laporan masuk dari masyarakat konvoi yang dilakukan dianggap telah meresahkan,” ucap Wakapolresta Banjarmasin AKBP Wahyu Dwi Ariwibowo Sik di Banjarmasin, Minggu.

Ia mengatakan, penertiban terhadap massa yang mengatasnamakan FPI itu dilakukan pada Minggu (14/2) dini hari sekitar pukul 00.30 Wita, saat mereka berkonvoi melintas di Jalan A Yani Km 3 arah masuk ke dalam kota.

Saat itu langsung dihadang sejumlah anggota kepolisian baik berpakaian dinas maupun berpakaian preman yang sudah menunggu di beberapa ruas jalan.

Tanpa banyak tanya semua massa tersebut digiring masuk ke halaman Polresta Banjarmasin, guna dilakukan pemeriksaan baik surat menyurat sepeda motor, serta kayu bambu atribut yang mereka bawa.

“Semua massa yang konvoi kami periksa hingga kayu bambu atribut untuk antisipasi siapa tahu ada yang membawa senjata tajam,” tuturnya saat memimpin razia tersebut.

Dwi sapaan akrab Wakapolresta Banjarmasin mengatakan Polresta Banjarmasin juga mengamankan 21 unit sepeda motor yang digunakan massa saat berkonvoi karena saat diperiksa tidak dapat menunjukkan surat menyurat kendaraan.

“Sebanyak 21 unit sepeda motor kami berikan sanksi tilang karena melanggar aturan dalam berlalu lintas di antaranya tidak membawa kelengkapan dan perlengkapan saat berkendara,” ucapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.