KONVOI MENGATASNAMAKAN FPI DITINDAK POLISI – Poskota.co

KONVOI MENGATASNAMAKAN FPI DITINDAK POLISI

Ilustrasi
Ilustrasi

POSKOTA.CO – Razia gabungan yang digelar Polresta Banjarmasin, menertibkan puluhan massa yang berkonvoi di jalan raya di kota setempat dengan mengatasnamakan Front Pembela Islam (FPI).

“Kami tertibkan mereka karena ada laporan masuk dari masyarakat konvoi yang dilakukan dianggap telah meresahkan,” ucap Wakapolresta Banjarmasin AKBP Wahyu Dwi Ariwibowo Sik di Banjarmasin, Minggu.

Ia mengatakan, penertiban terhadap massa yang mengatasnamakan FPI itu dilakukan pada Minggu (14/2) dini hari sekitar pukul 00.30 Wita, saat mereka berkonvoi melintas di Jalan A Yani Km 3 arah masuk ke dalam kota.

Saat itu langsung dihadang sejumlah anggota kepolisian baik berpakaian dinas maupun berpakaian preman yang sudah menunggu di beberapa ruas jalan.

Tanpa banyak tanya semua massa tersebut digiring masuk ke halaman Polresta Banjarmasin, guna dilakukan pemeriksaan baik surat menyurat sepeda motor, serta kayu bambu atribut yang mereka bawa.

“Semua massa yang konvoi kami periksa hingga kayu bambu atribut untuk antisipasi siapa tahu ada yang membawa senjata tajam,” tuturnya saat memimpin razia tersebut.

Dwi sapaan akrab Wakapolresta Banjarmasin mengatakan Polresta Banjarmasin juga mengamankan 21 unit sepeda motor yang digunakan massa saat berkonvoi karena saat diperiksa tidak dapat menunjukkan surat menyurat kendaraan.

“Sebanyak 21 unit sepeda motor kami berikan sanksi tilang karena melanggar aturan dalam berlalu lintas di antaranya tidak membawa kelengkapan dan perlengkapan saat berkendara,” ucapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)