Djoko Waluyo 11/05/2014

11bambangPOSKOTA.CO – Kesaksian Wapres Boediono di Pengadilan Tipikor Jumat (9/5) lalu ada yang janggal. Salah satunya adalah dasar pemberian bailout yang disebut karena ada krisis.

Kejanggalan itu diungkapkan, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Bambang menyebut alasan yang disampaikan Boediono tidak wajar, bertentangan dengan fakta konkret keseluruhan dan keterangan saksi-saksi lain yang sudah diperiksa.

Mulai dari Jusuf Kalla yang saat itu menjabat sebagai wapres, dan internal Bank Indonesia seperti Halim Alamsyah dan Zainal Abidin. ”Saksi menyatakan, tidak ada kondisi krisis yang bisa menjadi dasar pembuatan kebijakan bailout,” tegas Bambang Widjojanto di Jakarta, Sabtu (11/5).

Dia lantas menyentil kapabilitas kuasa hukum Budi Mulya yang tidak mencerca Boediono dengan pertanyaan seputar pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP). Tim kuasa hukum Budi Mulya tidak mau mengorek keterangan karena bisa merugikan kliennya.

Hal itu membuat mantan advokat tersebut membuat kesimpulan bahwa proses pemberian FPJP memang tidak benar. “FPJP tidak sesuai prosedur, dilakukan oleh BI dimana tersangka menjadi pihak yang harus bertanggung jawab,” imbuhnya.

Satu hal lagi yang membuat BW yakin tidak adanya krisis saat Bank Century mendapat keistimewaan. Kalau memang benar terjadi krisis, kenapa hanya Bank Century saja yang mengajukan repo aset. Sesuai keterangan Boediono, dia mengatakan, bahwa cuma Bank Century yang mengajukan FPJP.

Ada satu isu penting, menurut pria yang akrab disapa BW itu, soal pengajuan repo aset pada 30 Oktober 2008. Saat itu, Bank Century tidak memenuhi syarat karena untuk mendapatkan FPJP, rasio kecukupan modalnya di bawah 8 persen dan agunan aset kredit tidak kolektibilitas lancar 12 bulan.

BI lantas mengubah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/26 menjadi menjadi 10/30. Poin utamanya adalah menurunkan syarat rasio kecukupan modal. “Kesan kuat perubahan itu ditujukan untuk menyesuaikan dengan kondisi Bank Century. Perubahan PBI adalah upaya melegalkan kalau tidak mau disebut penyelundupan hukum,” terangnya.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*