POSKOTA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa, menggeledah Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), di jalan Percetakan Negara 31 Jakpus.
KPK terus melakukan penyidikan atas kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri. “Terkait dengan penyidikan dengan tersangka Sugiharto,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/5/2014).
Johan menambahkan, tak hanya itu penyidik juga menggeledah rumah mantan Direktur PNRI, Isnu Edhi Wijaya, di Jalan Pondok Jaya 3 nomor 24, Jakarta Selatan. “Sampai saat ini, penggeledahan masih berlangsung,” tambah Johan.
Isnu pernah dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik KPK pada Jumat 25 April 2014 sebagai saksi. Selain itu, Isnu juga menjadi salah satu pihak yang dicegah ke luar negeri oleh KPK melalui Ditjen Imirgrasi Kementerian Hukum dan HAM, pada hari itu juga.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, sebagai tersangka.
Dalam proyek senilai Rp 6 triliun itu, Sugiharto menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Dia diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ke-1 jo Pasal 64 ke-1 KUHPidana.
KPK telah menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dan PT Quadra Solution, perusahaan pemenang lelang proyek e-KTP.
Kantor Kemendagri juga digeledah. Salah satu tempat yang digeledah di Kemendagri adalah ruang kerja Mendagri Gamawan Fauzi. Begitu juga dengan 4 rumah di kawasan Tangerang Selatan dan Cibubur.
Kantor PT Len Industri di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat juga telah digeledah. PT Len Industri (Persero) merupakan salah satu dari 5 perusahaan BUMN dan swasta yang menjadi konsorsium pemenang tender proyek pengadaan e-KTP. Perusahaan lainnya yakni Perum Percetakan Negara RI, PT Sucofindo (Persero), PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arthaputra.
Komentar