Djoko Waluyo 27/02/2014
Suasana sidang
Suasana sidang

POSKOTA.CO – Majelis Hakim Kelas I A PN Bandung memutuskan untuk melaksanakan sidang di tempat yakni di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) pada Selasa (4/4) pekan depan, dalam sidang perkara penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Andreas, Kamis (27/3).

Keputusan diambil Hakim Ketua, Heri Siswanto, setelah terjadi ketidaksepahaman antara Jaksa Penuntut Umum (JPU), dengan kuasa hukum terdawa, Wilmar Sitorus perihal barang bukti yang dititipkan.

Jaksa menyatakan tak perlu dilakukan sidang lapangan karena ada surat penyitaan. Namun Wilmar bersikeras agar sidang tersebut dilaksanakan untuk membuktikan sesuai tidaknya barang sitaan sesuai dakwaan.

Karena jaksa tetap ngotot menolak sidang tersebut, Wilmar kemudian menegaskan jika barang sitaan tak sesuai dengan surat penyitaan. “Gantung saya, kalau barang sitaan ada di Rupbasan,” tegasnya sehingga membuat jaksa terlihat sewot. “Enggak asyik banget sih. Saya tersinggung,” katanya menanggapi.

Hakim ketua kemudian memutuskan dilakukannya sidang lapangan pada Selasa pekan depan lantaran ketidaksiapan jaksa untuk dilakukan sidang lapangan saat itu juga, dengan alasan harus koordinasi dulu. “Harusnya kewenangan hakim tidak ada yang boleh menghalangi, makanya hakim disebut Yang Mulia,” kata Wilmar.

Menurut hakim ketua Heri, sidang di lapangan dibutuhkan untuk membuktikan keberadaan barang bukti sesuai dakwaan dan merupakan bagian dari rangkaian proses persidangan. “Di sana kita akan mengecek barang bukti yang disita,” katanya.

Pada kesempatan itu, sidang yang mendengarkan keterangan saksi ahli dari Fakultas Hukum UKI, Hulman Panjaitan SH MH menjelaskan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang penarikan cek kosong menjadi Undang-Undang.

Dijelaskan, dengan pencabutan tersebut, maka perkara-perkara penarikan cek kosong yang tidak memenuhi unsure pidana, diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata.

Sedangkan penertiban cek sebagai salah satu alat teknis dalam lalu-lintas pembayaran yang ersifat giraal, dapat dilakukan menurut saluran administrasi perbankan.

Lebih jauh Hulman mengatakan, di dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1971, Surat Keputusan BI Nomor 28/23 Tahun 1995 tentang Bilyet Giro (BG) dan Surat Edaran BI Nomor 2/10 Tahun 2000 tentang tata usaha penarikan BG, tidak mengatur sanksi pidana tetapi hanya sanksi administratif. “Misalnya sipelaku akan masuk daftar hitam,” katanya.

Saat dimintai tanggapannya perihal bagaimana kekuatan hukum alat bukti berupa foto copy BG yang menjadikan Andreas terdakwa, Hulman mengatakan tak memiliki kekuatan hukum. “Kecuali foto copy BG tersebut disertai bukti lain yang mendukung.

Terkait pihak Bank yang memberi keterangan hanya dengan menggunakan foto copy BG, Hulman mengkategorikannya melanggar asa kehati-hatian. “Jadi kasus ini menurut saya tak ada unsur pidananya,” katanya saat ditanya hakim ketua soal kasus tersebut.

Sementara, kuasa hukum terdakwa Wilmar Sitorus saat dimintai keterangannya usai sidang mengatakan persidangan kali ini semakin menguak fakta sesungguhnya.

Dengan keterangan saksi ahli tersebut, menururt Wilamr dakwaan yang dituduhkan kepada Andreas perihal penipuan dan penggelapan otomatis terbantahkan.

Apalagi dalam fakta persidangan terungkap Andreas telah memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran utangnya sebesar Rp2,6 miliar dari Rp4,6 miliar yang harus dibayar. Rp2 miliar dibayar kontan dan sisanya dengan mengembalikan barang (return). “Utang itu dibayar sebelum Andreas dilaporkan,” katanya.

Apalagi tambah Wilmar, Andrea masih memiliki tenggat waktu untuk melakukan pembayaran hingga Oktober 2013. Sementara, pihak Tan Dedi melaporkan Andreas September 2013. “Ini fakta yang terungkap selama persidangan,” ucapnya. (tim)

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*