BENDERA ‘JKT.DESA CHINA’ BERKIBAR DI KEPULAUAN SERIBU KARENA MISKOMUNIKASI – Poskota.co
Saturday, September 23

BENDERA ‘JKT.DESA CHINA’ BERKIBAR DI KEPULAUAN SERIBU KARENA MISKOMUNIKASI

POSKOTA.CO – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kepulauan Seribu AKBP John Weynart Hutagalung menegaskan, peristiwa pengibaran bendera Tiongkok bertuliskan ‘JKT.DESA CHINA’ bukan tindak pidana. Menurutnya, insiden tersebut hanya persoalan salah paham antara penduduk setempat dan turis asal Tiongkok.

“Tidak ada apa-apa, hanya miskomunikasi, karena ada pihak yang provokasi. Jadi mereka (turis Tiongkok) orang yang enggak ngerti bahasa Indonesia,” kata John, Selasa (13/9).

John menjelaskan, turis asal Tiongkok tersebut menerjemahkan tulisan di bendera itu dengan menggunakan aplikasi google translate. Tulisan itu, lanjut John, digunakan sebagai titik berkumpul rombongan wisatawan tersebut agar tidak tersesat.

Namun, John menyebut ada pihak yang ingin menjadikan hal tersebut masalah yang besar, sehingga munculah provokasi. Setelah menjalani pemeriksaan, polisi menyatakan tidak ada masalah dari peristiwa itu, karena tidak ada unsur kesengajaan.

“Dari kemarin kita sudah komunikasi ke Humas Polda Metro Jaya. Intinya itu hanya ketidaktahuan wisatawan asing. Jadi tidak ada masalah, jadi aman-aman saja. Mereka tidak fasih bahasa Indonesia, hanya menggunakan google translate,” kata John menjelaskan.

Sebelumnya, sekelompok wisatawan kedapatan mengibarkan bendera berwarna merah bertuliskan ‘JKT. DESA CHINA’ di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, Minggu (11/9) kemarin. Karena itu, masyarakat banyak terprovokasi dengan aksi iseng wisatawan mancanegara (wisman) tersebut.

Dari kelompok wisatawan yang mendirikan bendera tersebut di antaranya seorang warga Tiongkok bernama Liu Yun Xun (46). Liu datang ke pulau tersebut dengan rombongan wisatawan asal Tiongkok lainnya yang saat itu baru datang untuk snorkeling.

Usai diperiksa, warga negara asing tersebut langsung dipulangkan. John pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan isu-isu berbau SARA. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.