INDONESIA DAHULUKAN DIALOG BEBASKAN SANDERA DI FILIPINA – Poskota.co

INDONESIA DAHULUKAN DIALOG BEBASKAN SANDERA DI FILIPINA

Ilustrasi
Ilustrasi

POSKOTA.CO – Pemerintah Indonesia menyatakan akan mendahulukan opsi berdialog dengan kelompok militan Abu Sayyaf di perairan Filipina yang menyandera sepuluh anak buah kapal asal Indonesia.

“Sekali lagi yang terakhir ini opsi dialog tetap didahulukan untuk menyelamatkan yang disandera,” kata Presiden Joko Widodo ditemui di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu (3/4) malam.

Menurut Presiden, pemerintah juga tetap menyiapkan pasukan reaksi cepat di Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan operasi jika diperlukan.

Kendati demikian, Presiden kembali menegaskan pasukan militer Indonesia tidak bisa melakukan tindakan di perairan negara lain tanpa izin.

“Saya pantau terus baik mulai latihan, mulai simulasi kalau diperlukan. Tetapi untuk masuk ke wilayah negara lain harus ada izin,” kata Jokowi.

Selain itu, Presiden juga mengatakan untuk melakukan operasi militer pembebasan sandera di wilayah negara lain juga memerlukan izin dari DPR RI.

Presiden menjelaskan pemerintah masih belum meminta izin dari DPR RI untuk melakukan operasi tersebut.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak keluarga ABK WNI dan mereka telah mengetahui posisi dan kondisi kesepuluh WNI tersebut.

Kemlu RI menerima informasi pada Senin (28/3) bahwa pembajakan terhadap Kapal Tunda Brahma 12 dan Kapal Tongkang Anand 12 yang berbendera Indonesia terjadi saat dalam perjalanan dari Sungai Puting Kalimantan Selatan menuju Batangas, Filipina Selatan.

Tidak diketahui persis kapan kapal dibajak karena pihak pemilik kapal baru mengetahui terjadi pembajakan pada tanggal 26 Maret 2016, saat menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara