IMPORTIR NAKAL AKAN DIBEKUKAN IZINNYA – Poskota.co

IMPORTIR NAKAL AKAN DIBEKUKAN IZINNYA

Suwidi Tono

POSKOTA.CO – Pengamat kebijakan pangan, Suwidi Tono, mengapresiasi langkah pemerintah melakukan inspeksi mendadak di berbagai daerah sehingga harga kebutuhan pokok cenderung aman, salah satunya seperti yang terjadi di Banyuwangi.

Menanggapi hal tersebut, Suwidi menjelaskan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi spekulasi harga di daerah lainnya. “Sidak pasar itu mekanisme ad-hoc dan shock therapy bagi para spekulan yang mencoba mendulang untung secara tak wajar. Akan lebih baik kalau pola monitoring harga dilembagakan dalam sistem yang akuntabel. Artinya, semua pihak (pemerintah, pedagang, konsumen, dan lain-lain) punya alat kontrol yang akuntabel dan transparan untuk mengetahui sisi supply and demand sebagai dasar pembentukan harga di pasar,” papar Suwidi, Jumat (2/6)

Ia juga mengatakan, bahwa asimetri informasi pasar terjadi karena regulasi dan kontrol belum kompatibel satu sama lain, sehingga mengakibatkan distorsi harga. “Sistem monitoring dan evaluasi harga harus terus di-update bukan hanya untuk keperluan momen khusus seperti Ramadan dan Idul Fitri saja, melainkan melembaga sampai ke daerah setiap saat,” ucapnya.

Selain itu, kata Suwidi, marjin keuntungan dalam tata niaga seharusnya dinikmati produsen (petani dan peternak), bukan broker atau pedagang. Regulasi tataniaga komoditas pangan strategis harus menjamin hal ini sambil membuat ketentuan harga yang tidak merugikan konsumen. “Dengan begitu, akan jauh mengurangi spekulasi harga karena jaringan informasi harga beserta sisi supply and demand dapat terhubung sehingga semua pemangku kepentingan dapat memonitor stok dan harga di masing-masing daerahnya,” katanya.

Di samping itu, kata Suwidi, pemerintah juga harus lebih berani menindak tegas para spekulan yang sampai saat ini masih menjadi bayang-bayang menakutkan bagi masyarakat. “Ya, karena produsen dan konsumen dirugikan. Apalagi pemerintah (Kemendag-red) sudah punya data distributor besar beserta outletnya sehingga pelanggaran terhadap kesepakatan harga mereka, tindakan yang tidak dapat ditolerir (bisa dicabut SIUP atau lisensi impornya),” tandasnya.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berkomitmen penuh dalam menjaga stabilitas pangan. Berkat kerja sama dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang terbentuk, hingga kini sudah ada enam perusahaan importir dan industri yang dibekukan izinnya. Enam perusahaan ini terdiri dari importir produk hortikultura hingga pelaku industri yang menjual gula rafinasi ke pasar.

Menurut Mendag, langkah yang dilakukan ini memang harus cepat dan tegas guna memberikan efek jera pada pengusaha yang melakukan kecurangan. “Mereka sudah terkena (kasus) kalau importir pasti sudah kami bekukan dahulu (izinnya). Ada yang sudah kami bekukan kira-kira enam (perusahaan),” jelas Mendag pada rapat koordinasi bersama Menteri Pertanian, Bulog dan Satgas Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan, baru-baru ini.

Dengan adanya Satgas Pangan, Mendag yakin gejolak harga pangan di pasar pada bulan puasa tahun ini tidak akan terlalu besar. “Dengan adanya Satgas, pengecekan sampai di Polres. Dengan jaringan yang kuat mempunyai data dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian crossing sehingga Satgas lihat dan pantau,” jelasnya. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - BRI Cabang Kabupaten Majene mangkir dari panggilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan klarifikasi terkait raibnya tabungan warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar di Bank BRI Cabang Majene. "Kami sudah melakukan panggilan kepada Kepala Bank BRI Majene untuk melakukan klarifikasi atas raibnya tabungan warga di BRI Majene, namun Bank BRI Majene mangkir dari panggilan," kata Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulbar, Muhammad Sukriadi Azis S,Ip di Mamuju, Jumat. Ia mengatakan, Ombudsman kembali memanggil Kepala BRI Cabang Majene sampai pada panggilan ketiga dan bila belum diindahkan panggilan yang ketiga maka akan dilakukan pemanggilan paksa dengan melibatkan aparat kepolisian. "Kami akan lakukan panggilan sesuai dengan kewenangan Ombudsman Sulbar kami harap BRI Majene bersedia menerima panggilan Ombudsman Sulbar," katanya. Menurut dia, Ombudsman Sulbar telah menerima laporan nasabah BRI Majene yang tabungannya raib di BRI Majene sebanyak Rp400 juta, raib, "Kami telah menerima laporan dari seorang warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, atas nama Subli Sukardi, yang mengaku uang tabungannya raib senilai Rp400 juta, di Bank BRI Cabang Majene, sehingga kita panggil BRI Majene melakukan klarifikasi," katanya. Ia mengatakan, warga itu menyampaikan jika uangnya raib diduga karena telah terjadi penggelapan dana di Bank BRI Majene. "Pelapor mengaku bahwa diduga salah seorang oknum pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Majene, telah bersekongkol dengan staf Bank BRI Majene, mencairkan tabungannya sehingga tabungannya raib," katanya. Menurut dia, uang tabungan pelapor telah ditarik sebanyak tiga kali direkeningnya sehingga tabungannya itu raib sejak bulan Juli tahun 2013. Ia menyampaikan bahwa atas laporan tersebut maka pihak Ombudsman Sulbar menindaklanjutinya dengan memanggil Kepala BRI Majene dan melakukan pemeriksaan terhadap staf Bank BRI dan oknum PNS yang dimaksud, namun yang dipanggil ternyata mangkir.