IDAI: TAK PERLU KHAWATIR, ISI VAKSIN PALSU BUKAN RACUN – Poskota.co
Saturday, September 23

IDAI: TAK PERLU KHAWATIR, ISI VAKSIN PALSU BUKAN RACUN

POSKOTA.CO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Yanuarso menjelaskan, dampak dari vaksin palsu baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek tidak akan mempengaruhi tumbuh-kembang anak. Orang tua yang anaknya menjadi korban vaksin palsu tidak perlu khawatir, karena isi vaksin palsu bukan racun.

“Berdasarkan analisis tim IDAI, isi vaksin palsu ini tidak membahayakan tubuh anak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” terang Piprim usai Rapat Kerja (Rakor) Tingkat Menteri mengenai ‘Penanganan Dampak Vaksin Palsu’ di Ruang Rapat Menteri Koordinator, Gedung Kementerian Koordinator  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa (27/7).

Piprim mengatakan, berdasarkan rilis BPOM, vaksin palsu ini ada yang isinya vaksin Hepatitis B yang dilabeli vaksin Difteri Pertusis Tetanus (DPT). Ada juga vaksin DPT yang diencerkan, ada juga vaksin palsu yang isinya cairan NaCL atau cairan infus.

Menurut Piprim, vaksin palsu ini bahayanya karena anak yang seharusnya terlindungi dari bahaya penyakit seperti TBC jadi tidak terlindungi. Sebab vaksin yang disuntikkan tak bisa mencegah TBC, karena yang diberikan hanya vaksin palsu.

“Jadi kami analisis dari hasil temuan BPOM dan dari sekian temuan jumlah isi vaksin palsu itu ternyata memang tidak membahayakan, baik dari sisi jangka pendek maupun jangka panjang,” sebut Piprim.

Memang kasus ini sangat membuat orang tua khawatir. Namun untuk membuktikan apakah sang anak terdampak vaksin palsu dapat dilihat melalui pemantauan tumbuh-kembang sang anak.

“Untuk pembuktiannya harus terbalik, jangan diposisikan semua yang terkena vaksin palsu itu sakit, tapi yang perlu dilakukan perlu melihat tumbuh-kembang anak untuk memastikan kesehatan anak bekerja dengan baik. Memang dalam kasus ini pemeriksaan yang lebih saksama diperlukan, namun dalam analisis IDAI, pemberian vaksin itu tidak membahayakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” jelas Piprim. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)