HINGGA MEI, NILAI TENDER PENANGANAN PERKARA DI KPPU CAPAI RP22,5 TRILIUN DAN 73,9 MILIAR DOLAR – Poskota.co

HINGGA MEI, NILAI TENDER PENANGANAN PERKARA DI KPPU CAPAI RP22,5 TRILIUN DAN 73,9 MILIAR DOLAR

Ketua KPPU M Syarkawi Rauf didampingi Direktur Penindakan KPPU Gopera Pangabean, memberi keterangan pers soal perkara usaha yang ditangani Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ini, di Kantor KPPU Jl Ir H Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

POSKOTA.CO – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Melalui perkuatan di PP No 57/2010, KPPU memiliki kewenangan untuk menerima dan mengevaluasi merger yang dinotifikasi dan dikonsultasikan.

“KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis, hingga saat ini KPPU telah menerima laporan sebanyak 2.537 laporan dengan komposisi yang didominasi oleh laporan terkait pengadaan barang/jasa (tender) dengan porsi 73 persen,” kata Ketua KPPU M Syarkawi Rauf, ketika memberi keterangan pers, di Kantor KPPU Jl Ir H Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

Pada periode 2000-2016, KPPU telah menangani perkara sebanyak 348 dengan komposisi 245 perkara tender, 55 perkara nontender, dan delapan perkara keterlambatan notifikasi merger. Total nilai tender yang menjadi objek penanganan perkara di KPPU hingga Mei 2017 adalah sekitar Rp22,5 triliun dan 73,9 miliar dolar AS.

“Pada 2017 ini, KPPU menerima 24 perkara, dan telah diputus sebanyak tujuh perkara yakni, lima perkara tender dan dua perkara nontender, dengan total denda yang telah dijatuhkan sebesar Rp212 miliar,” ujar Syarkawi. (*/dade/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.