HARGA LISTRIK DI INDONESIA MASIH MAHAL DI ASIA – Poskota.co

HARGA LISTRIK DI INDONESIA MASIH MAHAL DI ASIA

POSKOTA.CO – Harga penjualan listrik di Indonesia masih tergolong mahal dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia, demikian dikatakan Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Walaupun mahal, tetapi dibeli masyarakat karena sudah menjadi kebutuhan primer,” ujar Bambang Haryo Soekartono, ketika berdialog dengan jajaran PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah NTB, di Mataram, Jumat (23/9).

Dalam kunjungannya ke NTB, politisi Partai Gerindra ini untuk menggali berbagai informasi tentang kondisi kelistrikan, termasuk pelaksanaan program nasional 35.000 mega watt (MW).

“Harga listrik per kilo Watt hours (kWh) di Indonesia mencapai 11 sen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga Indonesia seperti Singapura hanya 6 sen, Malaysia 5 sen, dan Thailand 5 sen. Apalagi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat hanya 3 sen,” papar Haryo di hadapan para pejabat PLN Wilayah NTB.

“Padahal listrik merupakan kebutuhan primer masyarakat Indonesia setelah beras, bukan lagi menjadi kebutuhan skunder,” sambung Anggota Badan Anggaran DPR RI ini.

Pelanggan listrik 450 volt ampere (VA) dari kalangan masyarakat menengah ke bawah yang masih disubsidi pemerintah mengeluarkan biaya pemakaian listrik setiap bulan rata-rata Rp50 hingga Rp100.000 per bulan. Sedangkan pelanggan 900 VA mencapai Rp100.000 hingga Rp200.000 per bulan. Sementara pengeluaran rata-rata rumah tangga untuk konsumsi beras setiap bulannya di kisaran Rp100.000.

“Jadi listrik juga menduduki peringkat tertinggi dari biaya hidup masyarakat Indonesia. Jadi listrik ini sangat dibutuhkan untuk mencerdaskan anak bangsa,” ujar Haryo.

Menurut Haryo, harga listrik yang dibeli PLN dari pihak swasta dan harga penjualan ke konsumen diatur oleh negara. Hal ini tentu harus dibenahi agar PLN bisa menjual murah kepada rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, Haryo mengaku tergerak untuk membenahi PLN agar mampu menjual listrik dengan harga yang lebih murah karena perekonomian juga sangat tergantung pada listrik.

“Sebanyak 57 juta usaha mikro, kecil dan menengah, 500 ribu usaha skala besar, dan 250 juta lebih penduduk Indonesia sangat butuh listrik,” pungkas Haryo. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)