GERAKAN RADIKALISME TIDAK BISA DILAWAN HANYA DENGAN WACANA – Poskota.co
Saturday, September 23

GERAKAN RADIKALISME TIDAK BISA DILAWAN HANYA DENGAN WACANA

POSKOTA.CO – Hari ini, sahabat seniorku Maksum Zuber memintaku untuk berdiri di sampingnya menjadi trainer Pelatihan kader keamanan. Sekitar seratus orang yang mewakili komunitas kelurahan dari unsur Bimas, Babinsa, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, Karang Taruna hingga RT dan RW. Mereka kami kumpulkan di Wisma Gusdur, Kalibata timur.

Mereka kami ajak untuk mengenali bentuk dan potensi kejahatan, gejala kerawanan sosial, bahaya radikalisme dan Narkoba, hingga bagaimana membangun sinergisitas lintas sektor menanggulanginya.

Kami sedang membangun sel darah putih bela negara, kami sedang mencoba membentuk kader keamanan negara. Jika ISIS hanya dengan 500 orang bisa membuat kota Marawi lumpuh dalam medan pertempuran, itu karena mereka punya ribuan warga yang menjadi sel tidur mereka di dalam kota. Maka kamipun ingin membaliknya, kami ingin membentuk sel darah putih kader keamanan negara yang siap bangkit dengan motto kami : *Deteksi Dini*: *Peduli – Kenali – Catat – Laporkan*

Pelatihan Kader Keamanan

BOLA SALJU

Gerakan ini kami harapkan menjadi bola salju, jika satu kelurahan /desa di kantung rawan aksi radikalisme kami mengkader 20 orang, maka satu tahun kedepan akan ada puluhan ribu kader keamanan yang lahir dan siap bergerak.

Gerakan Radikalisme tidak bisa hanya di lawan dengan narasi wacana media, tetapi narasi perlawanan harus kita bangun di level grounded lapis masyarakat.

Masyarakat kita ajak untuk bergerak, ikut terlibat mentransformasikan wacana , melakukan deteksi dini, mempersempit ruang gerak kelompok radikal, hingga melaporkan potensi bahaya untuk meminimalisir resiko. Ini kerja keras memang, tapi inilah jalan Ronin untuk membangun perlawanan semesta.

Hari ini, di gedung bersejarah yang di bangun oleh Gus dur ini banyak hal kami petekan. Yah potensi gerakan radikal itu ada. Radikalisme bermula dari kebencian. Ada yg membenci karena motivasi doktrin agama yang salah, ada pula yg dendam/benci kepada orang kaya.

Di kantung kantung miskin Jakarta ada anggapan ‘kita miskin karena kesejahteraan rakyat diborong/dirampas oleh orang kaya’, ‘Orang kaya ogah berbagi karena pelit dan punya beking kuat’.

Ini jadi benih awal kecemburuan sosial yang jika terus di gosok maka akan berubah jadi benci dan bukan tidak mungkin bisa di provokasi menjadi amuk kemarahan.


PIKIRAN SEMPIT

Menghadapi kenyataan seperti menggunakan pemikiran sempit bahwa yang bukan kawan adalah lawan, dan lawan adalah pemuja kekhilafahan, penyuka kekerasan, intoleran kita bisa meleset jauh untuk mengantisipasi gerakan radikal membesar. Jika pendekatan ini yang di pakai sulit rasanya untuk menemukan titik temu untuk melangkah bersama.

Kecintaan pada bangsa harus terus di gelorakan, spirit gotong royong di bangkitkan, kepedulian pada lingkungan terkecil tetangga harus di asah , sinergi antisipasi warga aparat terus di bangun dan kesadaran hidup bersama harus di perkokoh.

Yah, ini berat memang. Tapi inilah jalan yang harus kita tempuh. Bangsa ini begitu luar biasa memberikan semua yang kita butuhkan. Saatnya kita memberi untuk bangsa ini. Gus Maksum Zuber mari gandeng tanganku.

Kita masih punya tugas membangun kader bela negara dan pasukan tempur melawan Hoax dan fitnah di media sosial. Bangsa ini begitu berharga untuk terbelah. *Salam* *Rumah Kamnas* *Teguh.K*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara