GARA-GARA TAK PUNYA SIM, KABUR DITEMBAK POLISI – Poskota.co

GARA-GARA TAK PUNYA SIM, KABUR DITEMBAK POLISI

POSKOTA.CO – Karena tak memiliki SIM (surat izin mengemudi) Diki,36, ketakutan di stop polisi yang saat itu melakukan razia. Kendaraan sedan jenis Honda City yang dikemudikan kabur tancap. Disinilah awal terjadinya penembakan, karena polisi mencurigai, yang berada dalam kendaraan adalah penjahat.

Duka mendalam dirasakan keluarga Novianti. Ketika dijenguk Kapolda Kapolda Sumatera Selatan Irjen Agung Budi Maryoto, Rabu(19/4), Novianti meminta agar anggota yang menembak keluarga dihukum setimpal. “Dia sudah menghilangkan nyawa saudara saya, dan membuat cacat,” ujarnya sambil mewnyeka air mata.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Agung Budi Maryoto menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. “Saya selaku pimpinan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga dan kami berdukacita,” ucap Agung, lirih.

Kepolisian setempat memastikan akan memproses kejadian tersebut. “Kalau keduanya terbukti bersalah pasti kita tindak, kini anggota tersebut Brigadir K diperiksa Propam,” ungkap Kapolres Lubuklinggau AKBP Hajat Mabrur Bujangga, Rabu (19/4).

Siang itu di Ralan Raya Lubuk Linggau Sumsel, saat dikejar polisi, Novianti sudah meminta sopir untuk menghentikan mobil, tapi karena tak memilik SIM dan pajak mobil mati, sopir ketakutan dan terus kabur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara