FREDDY PERTAMA KALI YANG DITEMBAK MATI – Poskota.co

FREDDY PERTAMA KALI YANG DITEMBAK MATI

Freddy Budiman
Freddy Budiman

POSKOTA.CO – Suara senapan menggema di tengah malam, Jumat (29/7) setelah itu terasa hening dan senyap. Para petugas melangkah untuk memeriksa keempat terpidana mati yang dieksekusi di sebuah lahan Nusakambangan Cilacap.

Satu diantara keempat gembong narkoba yang dihabisi adalah Freddy Budiman. Tiga lainnya Michael Titus,34, Humprey Ejike,40, dan Cajetan Uchena Onyeworo Seck Osmane,34. “Empat orang sudah dieksekusi, 10 lainnya menunggu giliran,” ungkap Jampidum Kejagung Noor Rachmad di Dermaga Wijaya Pura, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (29/7/2016) dini hari.

Menjelang ajal menjemput, pria keturunan tersebut tampak pasrah tarikan nafasnya hanya tinggal menunggu detak jarum jam. Freddy Budiman merupakan terpidana mati pertama yang dieksekusi setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) ditolak Mahkamah Agung.

Freddy Budiman menjadi pusat perhatian saat Vanny Rossyane, model majalah pria dewasa, blak-blakan menceritakan Freddy mendapatkan ruangan mewah di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Terungkapnya masalah ini berujung pada pencopotan Kalapas Cipinang Thurman Hutapea.

Freddy pertama kali diciduk pada Maret 2009 di Apartemen Taman Surya, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari tangannya disita 500 gram sabu dan dia diganjar 3 tahun dan 4 bulan penjara.

Sempat bebas, dia terus berulah sampai akhirnya ditangkap lagi pada 27 April 2011. Ketika itu, dia bahkan baru menyerah setelah ban dan kaca mobilnya ditembak. Polisi mendapati 300 gram heroin, 27 gram sabu, dan 450 gram bahan pembuat ekstasi dari dalam mobil Freddy. Freddy pun divonis sembilan tahun penjara.

Alih-alih kembali ke jalan yang benar, Freddy justru makin liar. Dia nekat mengorganisasi penyelundupan dan peredaran 1.412.475 pil ekstasi asal Tiongkok serta 400 ribu ekstasi produk Belanda, dari dalam LP Narkotika Cipinang.

JUTAAN EKSTASI

Aksi jahat Freddy terbongkar berbarengan dengan kedatangan sebuah kontainer bernomor TGHU 0683898 pada 8 Mei 2012 di Pelabuhan JITC Tanjung Priok. Kontainer diangkut kapal YM Instruction Voyage 93 S yang angkat jangkar dari Pelabuhan Lianyungan, Shenzhen, Tiongkok, pada 28 April 2012.

Di antara tumpukan barang kontainer tersisip 12 kardus paket teh dari Tiongkok. Paket tak bertuan, tapi tertuju untuk Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Itu hanya samaran. Saat dibongkar paket ternyata berisi jutaan ekstasi. Delapan orang ditangkap, salah satunya tentara berinisial S.

Petugas menunjukan tersangka beserta barang bukti saat pengungkapan Kasus Pabrik Narkoba pimpinan terpidana mati kasus penyalah gunaan narkotika Freddy Budiman di Sebuah Ruko di kawasan Taman Palem, Cengkareng, Jakarta, Selasa (14/4). MI/Angga Yuniar.

Cukup lama ditelusuri, Badan Narkotika Nasional akhirnya mendapati pengiriman paket ekstasi itu digerakkan tiga napi di LP Cipinang. Salah satunya, Freddy Budiman. Pada Juni 2013, Freddy ketahuan pula membangun pabrik ekstasi di dalam LP tersebut.

Hukuman berat akhirnya dijatuhkan kepada Freddy. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis mati Freddy pada Senin 15 Juli 2013. Dia terbukti dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Freddy tak ciut. Dia bahkan sempat melempar senyum dan mengacungkan jempol ke arah Hakim Haswandi. Freddy saat itu masih yakin hukumannya bisa dikorting. Tapi, dia salah. Vonis tak berkurang barang sehari pun mulai dari tingkat banding hingga kasasi. Dia pun mengajukan peninjauan kembali namun ditolak.

KE SURABAYA

Akhirnya, pada eksekusi jilid III, Freddy menemui akhir perjalanannya. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Noor Rochmad di Cilacap menyatakan salah satu dari empat narapidana yang dieksekusi adalah Freddy Budiman. “Pertama (dieksekusi) Freddy Budiman,” kata Noor.

Selanjutnya jenazah Freddy Budiman akan dibawa ke kampung halamannya di Surabaya. Sebelumnya, pengacara terpidana mati Freddy Budiman, Untung Sunaryo, mengatakan kliennya menyampaikan permintaan untuk dimakamkan di Surabaya.

“Freddy mengucapkan permintaan maaf di antaranya kepada Kepala Kejaksaan Agung Pak Prasetyo, Kapolri Pak Tito, dan Kepala BNN Pak Budi Waseso,” kata Untung di dermaga Wijaya Pura, Cilacap, Rabu 27 Juli.

Dia telah bertemu kliennya tersebut dan kondisinya dalam keadaan sehat dan tobat nasuha. “Saya menemani keluarga Freddy. Yang menjeguk mamanya, kakaknya, dan anaknya Freddy. Dia sudah betul-betul siap dan menyerahkan bulat-bulat kepada Allah SWT,” kata Untung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara