harmono 09/02/2015

pupukposkota.co – Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah mendesak aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus temuan distribusi pupuk oplosan di Kabupaten Demak karena dinilai sangat merugikan petani dan tidak mendukung pemerintah dalam upaya kedaulatan pangan.

“Adanya pupuk oplosan ini, para petani akan sangat dirugikan sehingga temuan tersebut harus diusut tuntas, termasuk jika ada aparat penegak hukum yang membekingi,” kata Ketua Komisi B Chamim Irfani di Semarang, Senin.

Menurut dia, praktik pengoplosan pupuk bersubsidi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi itu merupakan tindakan kriminal berat dan perlu tindak lanjut yang nyata dari semua pihak terkait. “Seluruh aparat penegak hukum, tidak hanya TNI, dengan melibatkan masyarakat harus ikut mengawasi distribusi pupuk bersubsidi untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Terkait dengan hal itu, Komisi B DPRD Jateng berencana memanggil Dinas Pertanian Jateng agar lebih meningkatkan fungsi pengawasan produksi dan distribusi pupuk bersubsidi secara optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Chamim mengapresiasi kinerja jajaran Kodim 0716/Demak yang berhasil membongkar distribusi ratusan ton pupuk oplosan pada Minggu (8/2). “Atas kinerjanya, Dandim 0716/Demak layak mendapat penghargaan dari Gubernur Jateng atau paling tidak dari KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida),” katanya.

Dalam pembongkaran praktik penyimpangan distribusi pupuk oplosan tersebut, jajaran Kodim 0716/Demak mengamankan beberapa unit truk tronton yang masing-masing bermuatan puluhan ton pupuk oplosan dan ada indikasi pupuk bersubsidi dioplos menjadi pupuk non-subsidi.

Truk pengangkut pupuk oplosan itu diamankan di sebuah gudang di Jalan Raya Desa Bolo, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Riyono menambahkan bahwa seluruh elemen masyarakat harus dilibatkan dalam mengawasi distribusi pupuk bersubsidi di kalangan petani untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan.

” Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam pengawasan rutin terhadap distribusi pupuk bersubsidi di lapangan belum bisa efektif, sehingga perlu melibatkan masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, distribusi pupuk bersubisidi terhadap para petani yang berhak seharusnya dilakukan secara tertutup, tidak disalurkan terbuka seperti yang terjadi saat ini. “Pupuk bersubsidi sekarang sulit didapatkan petani karena dijual bebas dan siapapun boleh membelinya, tidak hanya petani,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Ia menegaskan bahwa pihak yang berhak menerima dan menggunakan pupuk bersubsidi hanya kalangan petani, bukan dari sektor industri atau yang lainnya guna menghindari penyimpangan distribusi.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) itu juga merekomendasikan agar penegakan hukum terhadap para pelaku penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi harus tegas dan tidak boleh lemah.

“Selain itu diperlukan juga transparansi mengenai stok dan kebutuhan pupuk bersubsidi di Jateng,” kata Riyono.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*