DPR DESAK PEMERINTAH DAN POLRI TUTUP 18 APLIKASI GAY – Poskota.co

DPR DESAK PEMERINTAH DAN POLRI TUTUP 18 APLIKASI GAY

POSKOTA.CO – Anggota DPR-RI Komisi IX, Reni Marlinawati, mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk segera menutup 18 aplikasi khusus penyuka sesama jenis ini yang ditemukan Mabes Polri.

“Kami juga meminta, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersikap lebih aktif untuk menelusuri konten yang berisi pornografi,” kata Reni, Kamis (15/9).

Menurut Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, munculnya 18 aplikasi gay merupakan bentuk kelalaian Kemenkominfo dalam melakukan pengawasan terhadap konten di internet. Oleh karena itu, Reni mendesak aparat penegak hukum untuk menindak pembuat aplikasi gay tersebut dan dijerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Pornografi.

“Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta aparat penegak hukum agar menindak tegas prostitusi online yang berbasis media sosial seperti Facebook, Twitter serta Instagram agar ditindak secara tegas,” tandas Reni.

Reni menilai, dengan membiarkan akun-akun yang menjajakkan prostitusi sama saja bentuk upaya legalisasi prostitusi online di Indonesia. “Pelaku prostitusi online melalui media sosial tersebut dapat dijerat dengan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,” ujar wanita kelahiran Sukabumi, 43 tahun silam ini.

Oleh karena itu, ia mendorong seluruh stakeholder mulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta lembaga terkait lainnya untuk terus mengampanyekan penggunaan internet sehat khususnya kepada anak-anak.

“Menyerukan kepada para orang tua untuk senantiasa mengawasi anak-anaknya dalam penggunaan internet. Semua harus menyadari tentang ancaman praktik lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), prostitusi online serta potensi kejahatan seksual lainnya yang mengintai anak-anak kita melalui jaringan internet,” tukas Reni yang juga anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPR-RI ini. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara