DPD GOLKAR KOTA DEPOK SELENGGARAKAN SANTUNAN ANAK YATIM – Poskota.co

DPD GOLKAR KOTA DEPOK SELENGGARAKAN SANTUNAN ANAK YATIM

Panitia pelaksana santunan anak yatim usai rapat di Kantor DPD Partai Kota Depok, baru-baru ini. Acara santunan anak yatim se-Kota Depok ini rencananya akan digelar pada 16 Juni 2017.

POSKOTA.CO – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Depok berencana santuni lima ribu anak yatim se-Kota Depok pada 16 Juni mendatang. Acara yang digelar di salah satu hotel di Jalan Margonda Raya, Depok itu merupakan rangkaian kegiatan di bulan Ramadan 1438 Hijriah. Pihak DPD Partai Golkar Depok dengan tegas menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas politik.

“Santunan anak yatim saja, tidak ada embel-embel apa-apa, meskipun nanti insya Allah banyak tokoh yang hadir,” jelas Sekjen DPD Partai Golkar Kota Depok Dindin Saprudin kepada wartawan, baru-baru ini, di kantor DPD Partai Golkar Kota Depok.

Dindin menambahkan, sejumlah tokoh yang dipastikan hadir dalam santunan tersebut, di antaranya Ketum Partai Golkar Setya Novanto dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Kendati demikian, tak ada unsur politis dalam acara bertema ‘Indahnya AMPG Berbagi’ itu. “Acara ini digelar oleh Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), dan sekali lagi tidak ada unsur politis di dalamnya,” tegas Dindin.

Teknisnya, menurut Dindin, nantinya pengurus kecamatan dan kelurahan akan membawa anak yatim yang ada di wilayahnya masing-masing. “Tujuannya adalah menyebarkan rasa kasih sayang di bulan Ramadan, khususnya untuk anak yatim,” tambah Dindin.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Acara Zhul Fikri mengatakan, selain santunan anak yatim, rangkaian acara di bulan Ramadan, seperti Tarawih keliling dan pembagian takjil, juga akan digelar. Rangkaian acara tersebut dilakukan Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok Farabi A Rafiq di 11 kecamatan. Juga pembagian 100 takjil setiap hari mulai 9 Juni selama 15 hari di depan Kantor DPD Partai Golkar Kota Depok. “Harapan kami tentu acara ini akan menjadi berkah di bulan Ramadan,” ujar Zhul Fikri. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)