DITEMUKAN ALIRAN DANA RP3,6 TRILIUN TERKAIT NARKOBA, JAKSA AGUNG TUNGGU TEMUAN TIM INDEPENDEN – Poskota.co

DITEMUKAN ALIRAN DANA RP3,6 TRILIUN TERKAIT NARKOBA, JAKSA AGUNG TUNGGU TEMUAN TIM INDEPENDEN

POSKOTA.CO – Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku belum mendapat laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pencucian uang Rp3,6 triliun hasil kejahatan narkoba. Prasetyo masih menunggu temuan tim independen dari BNN, TNI dan Polri.

“Masih kita tunggu sekarang kan pemerintah sedang bentuk tim independen silakan kita tunggu seperti apa,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (12/8).

“Biarkan nanti mereka bekerja dulu berikan waktu untuk menelusuri kalau betul ada laporan PPATK tentunya wajib bagi tim independen atau yang memiliki kewenangan itu untuk menelusuri hal itu,” tambah Prasetyo.

Selain itu juga, terkait nyanyian Freddy Budiman ke Koordinator Kontras Haris Azhar, Jaksa Agung mengatakan, sejak awal pihaknya mendukung penuntasan itu. “Nanti akan kalau terungkap benar atau tidak siapa pun yang terbukti ada keterlibatan kejahatan narkoba harus bertanggung jawab,” imbuh Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, terkait terpidana mati narkoba yang belum dieksekusi itu, apabila mereka melakukan aduan yang sama seperti Freddy Budiman, pihaknya akan memberikan pertimbangan. “Kalau ada laporan disampaikan Kontras digali dulu dong itukan laporannya disampaikan setelah eksekusi mati mestinya itu disampaikan kepada kita, kita akan informasikan juga,” tuturnya.

Artinya bila ditemukan laporan seperti itu Jaksa Agung akan turun tangan? “Oh iya pasti tapi laporan akurat disertai fakta dan bukti sehingga tentu di sini kita akan gali kebenaran informasi itu,” pungkas Jaksa Agung HM Prasetyo.

Sudah Lama Ditemukan
Sementara itu Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengamini, lembaganya menemukan aliran dana mencurigakan terkait dengan jaringan narkoba Freddy Budiman sebesar Rp3,6 triliun. “Iya, betul, kami menemukan dugaan tersebut,” ucap Agus, Jumat (12/8).

Menurut Agus, dugaan aliran dana tersebut sudah lama ditemukan PPATK. Saat ini, laporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut sudah diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN). “Sudah ditindaklanjuti dengan penyidik BNN. Silakan cek ke BNN,” tutur Agus.

Agus menolak membeberkan siapa saja yang ada dalam catatan transaksi mencurigakan tersebut. Dia juga tidak bisa memastikan dalam data tersebut ada rekening atas nama Freddy Budiman. Sebab, kata Agus, ada kemungkinan Freddy menggunakan rekening dengan nama orang lain dalam menjalankan bisnis narkobanya dari balik jeruji.

Agus juga membenarkan bahwa lembaganya tidak menyerahkan data temuan transaksi mencurigakan tersebut kepada kepolisian. “Karena kami melihat ini kasus narkotika, maka kami serahkan kepada BNN, bukan kepada Polri,” ujar Agus.

Dugaan aliran dana dari jaringan narkoba Freddy mengemuka setelah Koordinator Kontras Haris Azhar mengunggah tulisannya, soal obrolannya dengan Freddy. Dalam tulisannya itu, Haris menceritakan pengalaman Freddy mengendalikan bisnis narkotikanya meski mendekam di penjara. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.