DITEMUKAN ALIRAN DANA RP3,6 TRILIUN TERKAIT NARKOBA, JAKSA AGUNG TUNGGU TEMUAN TIM INDEPENDEN – Poskota.co
Saturday, September 23

DITEMUKAN ALIRAN DANA RP3,6 TRILIUN TERKAIT NARKOBA, JAKSA AGUNG TUNGGU TEMUAN TIM INDEPENDEN

POSKOTA.CO – Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku belum mendapat laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pencucian uang Rp3,6 triliun hasil kejahatan narkoba. Prasetyo masih menunggu temuan tim independen dari BNN, TNI dan Polri.

“Masih kita tunggu sekarang kan pemerintah sedang bentuk tim independen silakan kita tunggu seperti apa,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (12/8).

“Biarkan nanti mereka bekerja dulu berikan waktu untuk menelusuri kalau betul ada laporan PPATK tentunya wajib bagi tim independen atau yang memiliki kewenangan itu untuk menelusuri hal itu,” tambah Prasetyo.

Selain itu juga, terkait nyanyian Freddy Budiman ke Koordinator Kontras Haris Azhar, Jaksa Agung mengatakan, sejak awal pihaknya mendukung penuntasan itu. “Nanti akan kalau terungkap benar atau tidak siapa pun yang terbukti ada keterlibatan kejahatan narkoba harus bertanggung jawab,” imbuh Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, terkait terpidana mati narkoba yang belum dieksekusi itu, apabila mereka melakukan aduan yang sama seperti Freddy Budiman, pihaknya akan memberikan pertimbangan. “Kalau ada laporan disampaikan Kontras digali dulu dong itukan laporannya disampaikan setelah eksekusi mati mestinya itu disampaikan kepada kita, kita akan informasikan juga,” tuturnya.

Artinya bila ditemukan laporan seperti itu Jaksa Agung akan turun tangan? “Oh iya pasti tapi laporan akurat disertai fakta dan bukti sehingga tentu di sini kita akan gali kebenaran informasi itu,” pungkas Jaksa Agung HM Prasetyo.

Sudah Lama Ditemukan
Sementara itu Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengamini, lembaganya menemukan aliran dana mencurigakan terkait dengan jaringan narkoba Freddy Budiman sebesar Rp3,6 triliun. “Iya, betul, kami menemukan dugaan tersebut,” ucap Agus, Jumat (12/8).

Menurut Agus, dugaan aliran dana tersebut sudah lama ditemukan PPATK. Saat ini, laporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut sudah diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN). “Sudah ditindaklanjuti dengan penyidik BNN. Silakan cek ke BNN,” tutur Agus.

Agus menolak membeberkan siapa saja yang ada dalam catatan transaksi mencurigakan tersebut. Dia juga tidak bisa memastikan dalam data tersebut ada rekening atas nama Freddy Budiman. Sebab, kata Agus, ada kemungkinan Freddy menggunakan rekening dengan nama orang lain dalam menjalankan bisnis narkobanya dari balik jeruji.

Agus juga membenarkan bahwa lembaganya tidak menyerahkan data temuan transaksi mencurigakan tersebut kepada kepolisian. “Karena kami melihat ini kasus narkotika, maka kami serahkan kepada BNN, bukan kepada Polri,” ujar Agus.

Dugaan aliran dana dari jaringan narkoba Freddy mengemuka setelah Koordinator Kontras Haris Azhar mengunggah tulisannya, soal obrolannya dengan Freddy. Dalam tulisannya itu, Haris menceritakan pengalaman Freddy mengendalikan bisnis narkotikanya meski mendekam di penjara. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara