DILANTIK JOKOWI, BUDI GUNAWAN RESMI JADI KEPALA BIN – Poskota.co

DILANTIK JOKOWI, BUDI GUNAWAN RESMI JADI KEPALA BIN

POSKOTA.CO – Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/9). Budi yang sebelumnya menjabat wakil kepala Polri resmi menggantikan Letnan Jenderal (Purn) Sutiyoso.

Presiden Jokowi membacakan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 102/P/2016 untuk mengukuhkan jabatan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala BIN sekitar pukul 17.45 WIB.

“Mengangkat Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala BIN dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan administrasi dan fasilitas lainnya,” demikian bunyi surat keputusan yang dibacakan di Istana Negara.

Setelah Keppres dibacakan, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan.

Berikut isi sumpah Budi Gunawan sebagai kepala BIN:

Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945,
Bahwa saya akan menjunjung hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum,
Bahwa saya akan menjalankan tugas dan wewenang jabatan saya dengan sungguh-sungguh, saksama, objektif, berani dan profesional,
Bahwa saya akan menjunjung tinggi kode etik intelijen negara di setiap tempat, waktu dan dalam keadaan bagaimana pun juga,
Bahwa saya pantang menyerah dalam menjalankan segala tugas dan kewajiban jabatan,
Bahwa saya akan memegang teguh segala rahasia intelijen negara dalam keadaan bagaimana pun juga.

Selesai pembacaan sumpah, Budi Gunawan menandatangani berita acara pelantikan. Jokowi juga ikut tanda tangan.

Acara kemudian ditutup dengan lagu Indonesia Raya. Setelah itu Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla menyalami Budi Gunawan.

Kemudian disusul tamu undangan antara lain Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, mantan Kepala BIN Sutiyoso, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta semua menteri kabinet kerja dan pimpinan lembaga tinggi negara, termasuk dari unsur TNI dan Polri, serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang juga turut hadir.

Pelantikan Budi Gunawan menjadi kepala BIN diketahui telah didahului oleh uji kepatutan dan kelayakan di DPR Rabu (7/9). Lolosnya Budi Gunawan dalam fit and proper test disahkan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (8/9), dan langsung dilanjutkan dengan pelantikan oleh Presiden Joko Widodo.

Budi Gunawan tercatat sebagai kepala BIN ketujuh sejak restrukturisasi Badan Koordinasi Intelijen negara pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid. Ia merupakan perwira kepolisian kedua yang memimpin BIN setelah Jenderal (Purnawirawan) Sutanto. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.