Djoko Waluyo 15/04/2015

depagPOSKOTA.CO – Dinilai lalai, Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama disomasi lima mahasiswa STP. St. Bonaventura Medan Kelas Khusus Jakarta. Somasi dilayangkan Audy Runtunrambi dan partner.

Tuntutan Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, mensyaratkan bahwa Guru harus berkualifikasi S-1, telah dipenuhi oleh kelima mahasiswa mereka telah mengabdi sebagai guru Agama Katolik di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta antara 2007 s.d. 2012

Para mahasiswa mengakui bahwa mereka sudah beberapa kali menyurati Dirjen Bimas Katolik tapi tidak ada jawaban. Dan mahasiswa juga menyurati Menteri Agama, Irjen Kementerian Agama, Presiden, Komisi VIII DPR-RI, dan telah ada rekomendasi dari Sekretariat Negara dan Irjen yang disampaikan ke Dirjen Bimas Katolik agar menyelesaikan Ijazah tetapi Dirjen Bimas abai untuk mendasahkan Ijazah tanpa ada alasan yang jelas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adanya dugaan perbuatan merugikan mahasiswa dan berpotensi pada perbuatan melawan hukum karena Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI tidak mempunyai itikad baik untuk menansahkan ijazah para mahasiswa tersebut, kuasa hukum mensomasi Bapak Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 April 2015 untuk:

a. Menandasahkan sendiri dan/ atau memerintahkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Rl untuk menandasahkan ijazah para mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan, Jurusan: Kateketik Pastoral, Program Studi: Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik, Program Pendidikan: Strata Satu (S1), atas nama kelima mahasiswa sebagaimana disebut di atas.

b. Menyerahkan ijazah atas nama 5 (lima) orang para Mahasiswa tersebut kepada Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan, dengan perintah agar serta merta diserahkan kepada para Mahasiswa termaksud.
Apabila dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat ini, ijazah termaksud belum ditandasahkan dan diserahkan kepada para Mahasiswa termaksud, maka penasehat hukum akan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan/ atau Peradilan Umum. yori

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*