BEKRAF GANDENG KEMENNAKER DAN BANK MANDIRI GELAR PELATIHAN ‘CODING MUM’ – Poskota.co

BEKRAF GANDENG KEMENNAKER DAN BANK MANDIRI GELAR PELATIHAN ‘CODING MUM’

Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, Kepala Bekraf Triawan Munaf, Menaker M Hanif Dhakiri, dan Dirut Kolaborasi Ide Kreatif Issac Sjahrir Djauhari, memberi penjelasan mengenai pelaksanaan orogram 'Coding Mum' saat jumpa pers di Kementerian Ketenagakerjaan, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, JUmat (24/3).
Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, Kepala Bekraf Triawan Munaf, Menaker M Hanif Dhakiri, dan Dirut Kolaborasi Ide Kreatif Issac Sjahrir Djauhari, memberi penjelasan mengenai pelaksanaan orogram ‘Coding Mum’ saat jumpa pers di Kementerian Ketenagakerjaan, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, JUmat (24/3).

POSKOTA.CO – Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf memberikan pelatihan berupa bahasa pemprograman komputer alias coding bagi ibu rumah tangga dan buruh migran Indonesia. Pelatihan ini dinamakan ‘Coding Mum’. Untuk menyukseskan program pelatihan ini, Bekraf menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan (Kemennaker) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

“Program ‘Coding Mum’ telah dilakukan di beberapa kota di Indonesia, dan Bekraf juga membidik beberapa negara yang memiliki basis buruh migran Indonesia untuk dijadikan lokasi penyelenggaraan pelatihan ‘Coding Mum’. Negara yang menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut di antaranya, Singapura,Malaysia, Hongkong, Taiwan dan Arab Saudi,” kata Triawan, pada acara Pelaksanaan Program ‘Coding Mum’, di Kementerian Ketenagakerjaan Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (24/3).

Kegiatan ‘Coding Mum’ ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan para buruh migran wanita, ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka bisa melakukan bisnis online dengan cara membuat laman usaha sendiri ataupun bekerja sebagai programmer. ‘Multiplier effect’ (dampak rentetan) yang mereka berikan dapat menghasilkan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan baru.

Selain Bank Mandiri, Bekraf juga menggandeng PT Kolaborasi Ide Kreatif (Kolla Space) dalam pelaksanaan pelatihan ‘Coding Mum’. Targetnya, pelatihan ini dilakukan dalam 12 batch atau angkatan.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, pihaknya akan menggandengkan program ‘Coding Mum’ dengan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang dimiliki Bank Mandiri. “Kami akan menyinergikan program ‘Coding Mum’ dengan program ‘Mandiri Sahabatku’ yang telah dilaksanakan sebelumnya di Hongkong, Malaysia, Korea dan Singapura. (*/de/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara