BANJIR SURUT, WARGA TETAP BERTAHAN DI PENGUNGSIAN – Poskota.co
Wednesday, September 20

BANJIR SURUT, WARGA TETAP BERTAHAN DI PENGUNGSIAN

Banjir bandung surut-1

POSKOTA.CO – Pasca dilanda banjir, ratusan warga dari tiga kecamatan di Kabupaten Bandung, kini masih mengungsi. Kendati banjir sudah mulai surut, namun sebagian warga mengaku masih takut dan trauma.

“Kami takut kalau terjadi banjir lagi, jadi kami masih tetap ngungsi dulu di sini (aula kecamatan-red),” tutur mereka.

Kekhawatiran warga cukup beralasan, mengingat kejadian banjir beberapa hari lalu, yang melanda Kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah dan Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, masih menyisakan kekhawatiran, karena takut bila terjadi banjir susulan.

Intensitas hujan yang cukup tinggi beberapa waktu lalu (Sabtu, 18/3) menyebabkan Sungai Citarum meluap, sehingga ketinggian banjir yang melanda perkampungan warga mencapai 10-120 cm. Ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi akibat banjir di tiga kecamatan Kabupaten Bandung tersebut.

Pantauan di lapangan, Rabu (22/3), warga masih mengungsi di kantor desa dan aula kantor Kecamatan hingga di masjid.

Diperoleh informasi bahwa total titik pengungsian ada 35 titik, dan paling banyak di Baleendah yakni, ada 22 titik pengungsian. (*/ronny)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.