BANJIR BANDANG DI GORONTALO GENANGI LIMA KABUPATEN – Poskota.co
Wednesday, September 20

BANJIR BANDANG DI GORONTALO GENANGI LIMA KABUPATEN

POSKOTA.CO – Banjir bandang menerjang lima kabupaten/kota di Provinsi Gorontolo. Kelima kabupaten/kota yang dilanda banjir yakni, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Kabupaten Gorontalo Utara Nurdin Humolungo menuturkan, banjir di wilayah Gorontalo Utara terjadi pada Rabu (26/10), di Kecamatan Sumalata yang terdiri dari Desa Hutokalo dengan korban 20 kepala keluarga (KK) atau 86 jiwa, Desa Kasia 22 KK atau 93 jiwa, Desa Mebongo 10 KK atau 42 jiwa.

Sedangkan di Kecamatan Suwawa Timur terjadi di Desa Motihelumo, satu rumah yang tertimpa pohon tumbang, sementara di Desa Bulontio Timur dilaporkan dua ekor sapi mati terseret arus air, beras enam ton dan 75 karung padi di gudang serta tanaman jagung milik warga terendam air.

“Di Gorontalo Utara tidak ada korban jiwa. BPBD telah memberikan paket makanan kepada korban,” ujar Nurdin, seperti dilansir kantor berita Antara, Rabu (26/10).

Dari foto udara, kondisi jalan dan rumah warga yang tergenang banjir di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu (26/10). Pemerintah Kabupaten Gorontalo menetapkan status darurat bencana banjir bandang menyusul banjir yang menggenangi sembilan kecamatan. (ANTARA)
Dari foto udara, kondisi jalan dan rumah warga yang tergenang banjir di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu (26/10). Pemerintah Kabupaten Gorontalo menetapkan status darurat bencana banjir bandang menyusul banjir yang menggenangi sembilan kecamatan. (ANTARA)

Kepala BPBD Boalemo Mus Moha mengatakan, banjir bandang melanda Desa Harapan dengan 300 rumah terendam, Desa Dulohupa 75 rumah, dan Desa Sukamaju 90 rumah.

“Data sementara sawah yang rusak akibat banjir di Boalemo 630 hektar dan lima ekor sapi terbawa arus,” ujar Mus Moha.

Banjir juga dilaporkan merendam rumah warga di Kecamatan Paguyaman yakni, Desa Rejonegoro lima rumah, Desa Mustika 53 rumah, Wonggahu 10 rumah, dan Wonosari dengan korban 100 KK.

Sementara itu Kepala BPBD Kabupaten Gorontalo Doni Lahatie mengutarakan, banjir di daerah itu merendam sembilan kecamatan yakni, Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Tolangohula, Tibawa, Asparaga, Bilato, Dungaliyo, Tilango dan Boliyohuto. Adapun banjir tersebut disebabkan meluapnya tiga sungai yaitu Sungai Marisa, Sungai Bionga dan Sungai Moloopu.

Jumlah korban banjir di wilayah itu tercatat 9.686 jiwa atau 2.904 KK, dan BPBD telah mendirikan dapur umum untuk memasok kebutuhan makanan siap saji bagi korban banjir di lokasi evakuasi maupun yang masih beada di rumah.

Untuk Kota Gorontalo, luapan air Sungai Bulango merendam sejumlah rumah warga di Kelurahan Siendeng dan Kelurahan Biawu.

“Air mulai naik sejak hujan deras semalam. Hingga pukul 18.00 Wita air sudah surut di sebagian rumah, namun di rumah warga lainnya masih tergenang,” ungkap Oci, salah seorang warga Biawu.

Di sisi lain, Rumah Sakit Aloei Saboe (RSAS) di Kota Gorontalo menerima sekitar 49 pasien yang dirujuk oleh Rumah Sakit Dunda di Kabupaten Gorontalo akibat terendam banjir.

Di Kabupaten Bone Bolango, banjir terjadi di bantaran sungai di Kecamatan Bulango Utara yang meliputi Desa Tupa, Desa Kopi dan Desa Lomaya.

Pemerintah setempat telah menyalurkan bantuan untuk warga yang terdampak banjir di lokasi tersebut. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara