POSKOTA.CO — Banjir yang kerap terjadi di kota Jakarta, khususnya Jakarta Timur salah satunya disebabkan marak berdirinya bangunan liar disepanjang saluran air. Hal ini juga yang membuat upaya normalisasi saluran air menjadi terhambat.
Terkait masalah itu, Walikota Jakarta Timur Drs. H.R. Krisdianto, M.Si, menegaskan pihaknya akan menata ulang seluruh saluran air di wilayahnya. Penataan saluran air tidak dapat dilakukan setengah-setengah namun harus secara menyeluruh dari hulu ke hilir.
“Ada saluran air yang lebarnya tiga meter saat ini jadi satu meter, karena banyak berdiri bangunan permanen. Maka saya putuskan saluran di Jakarta harus ditata ulang,” kata Walikota, kemarin.
Khusus di Jakarta Timur, diakui banyak saluran air yang telah berubah fungsi. Tidak hanya di pinggir namun sampai di atas saluran air berdiri bangunan, seperti kios dan rumah warga yang didirikan secara ilegal.
Akibatnya, saluran air yang mengalami penyempitan sehingga saat musim hujan tidak mampu lagi menampung debit air. Dampaknya pun dapat ditebak, air yang meluap menggenangi pemukiman warga disekitarnya. Solusinya bangunan-bangunan tanpa izin yang ada di atas saluran air atau kali akan ditertibkan.
Masalah saluran air ini sudah terjadi mulai dari hulu hingga hilir. Penataan saluran air harus dilakukan juga dari hulu sampai hilir. Jangan hulunya saja atau hilirnya saja yang dibenahi. Seluruh saluran air harus ditata ulang.
Namun penataan ulang saluran air tersebut juga butuh peran serta aktif dari masyarakat. Para ketua RW,
RT dan masyarakat harus ikut mengontrol wilayahnya, jangan sampai ada lagi bangunan baru yang berdiri di bantaran kali atau saluran air
Kasudin PU Tata Air Jakarta Timur Jati Waluyo mengakui banjir yang kerap terjadi disebabkan belum optimalnya sistem tata air yang ada. Seperti di Kecamatan Pulogadung, khususnya Kelurahan Rawamangun, sejak tahun 2002 sistem makro tata airnya belum ditangani secara maksimal.
Juga sistem tata air yang menuju kali Sunter dan Waduk Ria Rio, disana-sini sudah banyak berdiri bangunan milik warga. Hal inilah yang membuat pihak Sudin PU Tata Air kesulitan melakukan perawatan, seperti pengerukan atau program normalisasi.
Komentar