Djoko Waluyo 07/04/2014
Bamsoet
Bamsoet

POSKOTA.CO — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jangan gentar menghadapi pimpinan partai penguasa, tegas Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo (BS) di Jakarta hari ini

“Bawaslu harus adil dan harus ada kemauan kuat Bawaslu mendapatkan klarifikasi langsung dari Presiden yang merangkap sebagai ketua umum partai, juga dari Menteri Sekretaris Negara, terkait dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye Partai Demokrat oleh SBY,” jelasnya.

Inisiatif DPP PD membuat klarifikasi ke Bawaslu, menurut BS, kurang relevan, karena DPP PD tidak kapabel untuk menjelaskan duduk persoalannya, terutama menyangkut daftar fasilitas negara yang melekat pada presiden.

“Karena itu, sekadar mengirim pengurus DPP PD untuk klarifikasi di Bawaslu lebih mempertontonkan arogansi PD. Apalagi dengan embel-embel penekanan, bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan SBY sehingga PD merasa tidak perlu adanya pemanggilan oleh Bawaslu.

Seharusnya, yang memvonis ada-tidaknya pelanggaran adalah Bawaslu, bukan PD sendiri,” tambah politisi Partai Golkar ini. Karena itu, paparnya, Bawaslu harus berani menagih kesediaan Presiden dan Menteri Sekretaris Negara membuat klarifikasi atas persoalan ini.

“Konsistensi Bawaslu dalam kasus ini amat diperlukan untuk mencegah tumbuhnya kesan tebang pilih dalam menegakan etika kampanye partai politik. Sedangkan Klarifikasi dari DPP PD hendaknya dijadikan pelengkap saja,” tambahnya.

Masalah ini terus berkembang dan menjadi perhatian publik bukan karena direkayasa lawan politik PD. Para pengurus PD hendaknya tidak lupa bahwa soal penggunaan fasilitas negara dalam kampanye PD di Lampung itu diumumkan resmi oleh pejabat tinggi negara yang nota bene adalah pembantu terdekat presiden. “Saya sarankan agar DPP PD menyimak lagi kronologi persoalan ini,” pungkas BS. (BSN)

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*