BADAN KEHORMATAN COPOT IRMAN GUSMAN DARI JABATAN KETUA DPD – Poskota.co
Wednesday, September 20

BADAN KEHORMATAN COPOT IRMAN GUSMAN DARI JABATAN KETUA DPD

POSKOTA.CO – Sidang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (BK DPD) selesai digelar, memutuskan Irman Gusman diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua DPD RI.

Keputusan itu diambil BK setelah menggelar rapat pleno dan mendengarkan masukan dari pakar hukum tata negara Refly Harun dan Zain Badjeber.

“Setelah melalui pembahasan bersama dengan pleno, menyimpulkan saudara Irman Gusman diberhentikan dari jabatannya ketua DPD RI. Irman telah melanggar etik setelah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ketua BK DPD AM Fatwa di Gedung DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9).

Senator asal DKI Jakarta itu menuturkan, Irman melanggar Pasal 52 Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam Pasal 52 Tatib DPD itu tercantum Pasal 3 berbunyi, ketua dan atau wakil ketua DPD diberhentikan apabila berstatus tersangka dalam perkara pidana.

“Sesuai dengan perintah tatib pasal 52. Diberhentikan dari jabatan ketua. Itu saja, titik,” tandas AM Fatwa.

Menurut Fatwa, pelanggaran etik yang dilakukan oleh Irman Gusman adalah penyalahgunaan jabatan, dan juga mencederai lembaga yang terhormat.

Fatwa mengaku prihatin atas kasus yang pertama kali menjerat petinggi DPD itu. “Penting dan prihatin peristiwa pertama dan menyangkut yang tertinggi posisinya,” ungkap Fatwa.

Fatwa pun meminta agar masyarakat bersikap adil dalam menyikapi persoalan yang menjerat Irman Gusman.

“Publik dalam melakukan penilaian terhadap lembaga kami agar bersikap adil, objektif, dan tidak berlebihan dalam menyikapi. Apa adanya saja,” tutur Fatwa.

Masih kata Fatwa, hasil rapat BK DPD malam ini akan dilaporkan kepada sidang paripurna yang akan digelar, Selasa (20/9). Rencananya, sidang paripurna DPD akan digelar pada pukul 09.00 WIB. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.