AL-KHATHTHATH TERSANGKA KASUS DUGAAN MAKAR, KONDISINYA MULAI MEMBAIK – Poskota.co

AL-KHATHTHATH TERSANGKA KASUS DUGAAN MAKAR, KONDISINYA MULAI MEMBAIK

Tersangka kasus dugaan makar, Muhammad Gatot Saptono atau yang lebih dikenal sebagai Ustaz Al-Khaththath (kiri), kondisinya mulai membaik. Sebelumnya, Ustaz Al-Khaththath sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Kelapa Dua, Depok, akibat gangguan kesehatan.

POSKOTA.CO – Setelah sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Kelapa Dua, Depok akibat gangguan kesehatan, kini kondisi kesehatan tersangka kasus dugaan makar, Muhammad Gatot Saptono atau Muhammad Al-Khaththah dan yang lebih dikenal sebagai Ustaz Al-Khaththath, mulai membaik.

Tentang kondisi Al-Khaththath tersebut disampaikan Kapolresta Depok Kombes Pol Heri Heryawan kepada wartawan, Jumat (19/5). Heri menambahkan, Al-Khaththath saat ini menjalani perawatan di ruang VIP 1. “Perlu kami klarifikasi, kondisi kesehatan tahanan atas nama Ir Muhammad Gatot Saptono alias Ustaz Al-Khaththath, dalam kondisi membaik dengan tensi 140/100 dan sudah dapat mengobrol,” jelas Heri.

Heri menjelaskan, Al-Khaththath masuk RS Bhayangkara Kelapa Dua sekitar pukul 21.00 WIB, Kamis (19/5). Pemeriksaan kesehatan Al-Khaththath dilakukan AKBP dr Priyo. Saat masuk ke rumah sakit, tensi darah Al-Khaththath 200/120 atau mengalami hipertensi, dan harus menjalani perawatan. “Yang bersangkutan sempat merasa pusing sejak Rabu malam, kemudian pada Kamis siang mengeluh kepala pusing dan mual-mual. Lalu diperiksa oleh dokter Haris di Rutan Brimob Kelapa Dua, hasil tensinya 170/100, dan diberikan obat oleh dokter,” jelas Heri.

Dikatakan Heri, Al-Khaththath memiliki riwayat darah tinggi dan hipertensi. Hal itu diketahui Heri dari keterangan Al-Khaththath sendiri. “Ustaz Al-Khaththath mengatakan tidak betul bahwa yang bersangkutan buang air besar (BAB) terus menerus, dan juga tidak bisa duduk disebabkan oleh pinggang yang sakit. Yang bersangkutan mengaku sejak Rabu malam sampai sekarang belum bisa buang air besar,” paparnya.

Saat ini Al-Khaththath masih menjalani perawatan medis di kamar VIP 1 Rumah Sakit Brimob Kelapa Dua Depok, didampingi oleh penyidik dari Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya, anggota Sat 1 Korbrimob Polri dan Polresta Depok.

Seperti diketahui, Al-Khaththath ditangkap pada 31 Maret 2017 lalu bersama empat tokoh penggerak Aksi Bela Islam 313 lainnya yakni, aktivis IMM Zainuddin Arsyad, Wakorlap Aksi Bela Islam 313 Irwansyah, Panglima Forum Syuhada Indonesia (FSI) Diko Nugraha dan Andry. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.