2.200 ANAK PAUD KOTA DEPOK IKUTI EDUKASI ANTINARKOBA – Poskota.co
Saturday, September 23

2.200 ANAK PAUD KOTA DEPOK IKUTI EDUKASI ANTINARKOBA

2.200 anak PAUD melakukan deklarasi massal antinarkoba di lapangan utama Balai Kota Depok, Rabu (3/5). Kegiatan deklarasi ini diadakan oleh BNN Kota Depok, dan memecahkan rekor Muri.
2.200 anak PAUD melakukan deklarasi massal antinarkoba di lapangan utama Balai Kota Depok, Rabu (3/5). Kegiatan deklarasi ini diadakan oleh BNN Kota Depok, dan memecahkan rekor Muri.

POSKOTA.CO – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok, Jawa Barat, memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) setelah mengajak 2.200 anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melakukan deklarasi massal antinarkoba di lapangan utama Balai Kota Depok, Rabu (3/5). Pemecahan rekor juga berdasarkan penilaian pada aktivitas edukasi antinarkoba yang melibatkan ribuan anak dengan cara mendongeng.

Kepala BNN Kota Depok AKBP Hesty Cahyasari mengungkapkan, ada sekitar 9.300 PAUD di Kota Depok yang ikut dalam kegiatan ini. Pemecahan rekor Muri tersebut bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Depok. “Tujuannya agar anak usia dini, semakin paham akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Di usia yang masih sangat dini, mereka harus kita bentengi. Karena seperti kita tahu, narkoba tidak pandang usia, siapa saja disasar,” jelasnya kepada sejumlah wartawan.

Hesty pun mengklaim, kegiatan ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia dengan jumlah peserta terbanyak, yakni mencapai ribuan anak usia dini. “Ini adalah kegiatan investasi. Tentunya kami berharap setelah mereka duduk di usia sekolah bisa membedakan mana yang tidak boleh dan terlarang. Dengan begitu Depok dan Indonesia bisa bebas narkoba,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan catatan kepolisian, Kota Depok masuk dalam kategori zona merah untuk kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Para pelakunya, rentan mengarah pada kalangan pelajar hingga mahasiswa. Lokasinya yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Jakarta, menjadikan Depok sebagai salah satu sasaran empuk bagi pelaku bisnis haram tersebut.

Satuan Narkoba Polresta Depok mencatat, pelajar yang terlibat narkotika pada 2015 sebanyak 11 orang, dan meningkat menjadi 14 orang pada tahun 2016. Pada 2015 ada 19 mahasiswa yang terlibat kasus narkotika, dan meningkat menjadi 27 mahasiswa pada 2016. Sedangkan untuk 2017, pendataan masih terus dilakukan. “Kasus narkotika yang melibatkan pelajar dan mahasiswa ini menjadi perhatian kami. Apalagi di Depok terdapat beberapa universitas,” kata Kasat Narkoba Polresta Depok Komisaris Putu Kholis Aryana.

Untuk menekan ruang gerak para pelaku, polisi bersama BNN Kota Depok pun semakin gencar melakukan penyuluhan dan operasi terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba. Apalagi belum lama ini BNN berhasil mengungkap pabrik sabu berkedok rumah tinggal di kawasan Cinere, Depok. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.