POSKOTA – Bahrullah Akbar, wakil ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menerima kunjungan Ketua IPJI Taufiq Rachman dan Sekjen IMO-Indonesia Nasir Umar, Senin (1/3). Pada kesempatan itu, Taufiq melaporkan tentang perkembangan IMO-Indonesia pasca deklarasi 27 Oktober 2017 lalu.
“Alhamdulillah sekarang dewan penasihatnya Pak Wiranto, Menko Polhukam,” ungkap Taufiq, disambut anggukan kepala Bahrullah Akbar.
Kepada, Taufiq, Nasir dan Lian Lubis mewakili jurnalis IMO, Bahrullah menyebut dirinya saat deklarasi sekaligus keynote speaker ketika itu sebagai pemerhati teknologi informasi (TI), bukan kapasitas wakil ketua BPK.
“Jadi, aturan mainnya seperti itu,” tegas Bahrullah, menggambarkan TI merasuk ke pelbagai bidang kehidupan, khususnya bisnis berbasis aplikasi.
Bahrul mencontohkan ojek maupun car online, sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya. “Suka atau tidak suka, ojek online memanjakan penumpang. Mereka menjemput penumpang di rumah, TI harus kita ikuti,” tutur Bahrul.
Begitupun supermarket online, menjajakkan semua produk, dari mulai kecantikan, fesyen, elektronik, peralatan rumah tangga dan sebagainya.
“Bahkan aplikasi ke depan membuat bank akan sepi. Semua transaksi lewat android. Orang malas ke bank,” katanya tertawa.
Jadi, menurutnya, TI sesuatu yang tidak bisa ditolak, termasuk maraknya media online yang tidak dibatasi ruang dan waktu durasinya. “Kapan dan di mana pun kita bisa mengaksesnya,” jelasnya, seraya menyambut gembira adanya divisi multimedia di IPJI, baik radio, televisi dan internet.
Menurut Bahrul, sekalipun informasi disajikan lewat dunia maya, media online tetaplah bagian dari pers, yang salah satunya fungsi kontrol. “Jika dilihat dari fungsinya, maka pers dan BPK punya peran sama dalam ranah yang berbeda,” tuturnya.
“Hanya saja, BPK dibatasi pada bidang anggaran yang tertera di APBN. Sementara jangkauan pers luas, termasuk penggunaan anggaran dalam pembangunan,” sambung Bahrullah.
Karena itu, adakalanya informasi dari pers bisa menjadi petunjuk maupun tentang penyalagunaan anggaran suatu pembangunan. Atau sebaliknya, BPK memberikan pencerahan kepada wartawan soal anggaran, pengawasan dan audit. “Di humas kita suka lakukan itu kepada wartawan,” jelas Bahrullah.
Dia juga berjanji akan memfasilitasi jurnalis IMO untuk memahami anggaran dan pengawasan, sehingga dapat mengawasi pelaksanaan anggaran tepat sasaran. (*)
Komentar