oleh

SETARA: DPR Sponsori Penyimpangan UU TNI dalam Penanganan Terorisme

-Nasional-49 views

POSKOTA.CO – Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme dalam forum konsultasi DPR dan Pemerintah. Hal ini belum menunjukkan kemajuan signifikan untuk memastikan integritas criminal justice system dan penanganan tindak pidana terorisme secara adil dan akuntabel.

DPR dan pemerintah dinilai masih belum mampu membuat batasan yang jelas tentang definisi terorisme, level terorisme yang membutuhkan pelibatan TNI, batasan keterlibatan TNI. “Ini berpotensi menjadikan TNI sebagai penegak hukum, yang justru bertentangan dengan sistem hukum pidana Indonesia,” kata Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/10).

Isu tentang lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas TNI menurut Hendardi, adanya sumber anggaran daerah. Dia menilai langkah ini berpotensi terjadi benturan dengan aparat penegak hukum akibat kerancuan substansi, karena belum mendapatkan perhatian serius DPR.

Ilustrasi

“Tugas DPR, khususnya Komisi I DPR yang merupakan mitra TNI, adalah memastikan UU 34/2004 tentang TNI dijalankan secara konsisten untuk menopang profesionalisme TNI. Melalui forum konsultasi pembentukan R-Perpres ini, Komisi I DPR justru mensponsori penyimpangan UU TNI, khususnya terkait dengan ketentuan operasi militer selain perang (OMSP),” ujarnya.

Menurut Hendardi, Komisi I DPR mendorong keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme dalam kerangka criminal justice system. Langkah ini justru merupakan pengingkaran terhadap integritas sistem hukum nasional.

Sebab, TNI bukanlah penegak hukum sehingga pelibatannya dalam penanganan terorisme hanya terbatas pada jenis dan level terorisme yang spesifik.Dimana, konsultasi DPR dan pemerintah harus dilakukan terbuka dan kembali menghimpun masukan publik secara serius.

“Komisi I DPR harus berhati-hati membahas R-Perpres ini, karena berpotensi merusak sistem hukum Indonesia. Jika diperlukan DPR RI dapat mengembalikan R-Perpres tersebut kepada pemerintah untuk dapat diperbaiki kembali sebelum dibahas lebih lanjut,” tegasnya.(Omi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *