oleh

Presiden Jokowi Buka Kongres Ke-23 PGRI Tahun 2024

JAKARTA-Kongres ke-23 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tahun 2024 dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo yang mengingatkan akan pentingnya peran guru dalam mewujudkan Indonesia Emas.

“Bapak ibu guru yang saya hormati, saya tidak pernah bosan mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kesempatan emas, kesempatan besar untuk melompat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan nasional ke depan,” katanya saat membuka Kongres Ke-23 PGRI Tahun 2024 di Puri Agung Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (02/03/2024).

Presiden menungkapkan, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi negara maju, yakni pada 2045 atau disebut Indonesia Emas yang dapat diraih dalam tiga periode kepemimpinan nasional.

Perhitungan Indonesia menjadi negara maju bukan berasal dari perhitungannya, melainkan sejumlah lembaga nasional maupun internasional, seperti Bappenas, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Monetary Fund (IMF), dan Bank Dunia.

Dengan kesempatan emas tersebut, Presiden menyatakan Indonesia tidak boleh terjebak sebagai negara berpenghasilan menengah. Jangan sampai Indonesia seperti sejumlah negara di Amerika Latin yang masih terjebak menjadi negara berkembang sejak 1950-1970, bahkan ada yang masuk menjadi negara miskin.

Hal  itu tidak boleh terjadi dengan Indonesia. Kita harus gunakan kesempatan ini untuk maju melompat menjadi negara maju, yaitu ketika kita mendapatkan yang namanya bonus demografi.

Untuk melompat menjadi negara maju, kuncinya memiliki bonus demografi dengan generasi muda yang berkualitas dan produktif. Oleh karena itu, Presiden berpesan kepada para guru bahwa pendidikan SDM, pembangunan SDM sebagai penting, baik dari segi kemampuan maupun karakter.

Presiden Apresiasi PGRI

Pada akhir sambutan, Presiden mengapresiasi kolaborasi pemerintah dan PGRI untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru, serta menghasilkan generasi muda yang unggul dengan karakter kebangsaan yang kuat.sejumlah negara di Amerika Latin yang masih terjebak menjadi negara berkembang sejak 1950-1970, bahkan ada yang masuk menjadi negara miskin.

“Jangan sampai itu terjadi di negara kita Indonesia. Kita harus gunakan kesempatan ini untuk maju melompat menjadi negara maju, yaitu ketika kita mendapatkan yang namanya bonus demografi,” kata dia.

Ia menjelaskan untuk melompat menjadi negara maju, kuncinya memiliki bonus demografi dengan generasi muda yang berkualitas dan produktif.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi berpesan kepada para guru bahwa pendidikan SDM, pembangunan SDM sebagai penting, baik dari segi kemampuan maupun karakter.

Sembilan Permintaan PGRI

Sementara itu Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi menyampaikan sembilan permintaan kepada Presiden Jokowi. Permintaan tersebut berkaitan dengan honorer dan Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari status, kesejahteraan, hingga peningkatan kompetensi.

“Kami berterima kasih kepada Pak Jokowi karena 579 ribuan guru honorer sudah diangkat menjadi ASN PPPK. Bahkan tahun ini tenaga administrasi sudah mulai diangkat,” kata Unifah Rosyidi dalam sambutannya di Kongres XXIII PGRI.

Unifah berharap honorer ini bisa diangkat menjadi ASN. Dia juga menitipkan pesan para guru agar Tunjangan Profesi Guru (TPG) tetap dipertahankan.

Adapun sembilan permintaan PB PGRI kepada Presiden Jokowi sebagai berikut:

  1. Mendorong pemerintah menyediakan sekolah, fasilitas, dan sumber belajar yang bermutu dan/atau berbasis teknologi-informasi, namun tanpa membebani guru dengan adiminstrasi.
  2. Mendesak pemerintah agar menjalankan kebijakan kesejahteraan guru, perlindungan guru, dan pemenuhan kekurangan guru, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK/MA, dan tanpa dikotomi guru negeri dan swasta.
  3. Mendesak pemerintah menuntaskan P1, P2, P3, dan P4 dalam seleksi ASN PPPK, pencabutan moratorium dan pembukaan kembali penerimaan CPNS Guru, serta penyelesaian 1,6 juta guru non sertifikat pendidik.
  4. Meminta guru Indonesia terus meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sehingga pembelajaran berlangsung secara humanis dan mengembangkan karakter.
  5. Pemerintah melakukan transformasi tata kelola manajemen mutu guru mulai dari penyiapan SDM Guru dan Tendik, Sarana prasarana, Transformasi Pembelajaran dan Kurikulum, dan penyiapan anggaran pendidikan yang memadai (minimal 20% di luar gaji guru).
  6. Mendorong pemerintah untuk menyelesaikan status guru, baik guru negeri maupun guru swasta dan tenaga kependidikan untuk memperoleh hak-haknya memperoleh peningkatan kesejahteraan, perlindungan, dan peningkatan kompetensi secara konstitusional dan wajar. Tanpa guru yang berkualitas dan sejahtera maka pendidikan bermutu hanyalah impian.
  7. Mendorong pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan tentang guru seperti penuntasan sertifikasi guru, kenaikan pangkat guru, masa libur guru bersamaan dengan kalender libur sekolah, pembayaran tunjangan profesi guru tepat waktu, persyaratan kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak.
  8. Mendorong pemerintah mengurangi beban administrasi yang harus dilakukan guru seperti, mengisi aplikasi PMM. Guru harus fokus dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pembelajaran, karena itu Pemerintah harus memberikan waktu luang yang cukup bagi guru untuk berekspresi, meningkatkan kompetensi, dan bercengkerama dengan keluarga dan masyarakat agar produktif, kreatif, dan inovatif.
  9. Menempatkan guru PPPK di sekolah asal, mengurangi beban mengajar guru, dan memberikan tunjangan khusus guru di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). (*/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *