PILKADA JADI MOMENTUM BERSATUNYA UMAT DAN ULAMA DI JAWA TIMUR – Poskota.co

PILKADA JADI MOMENTUM BERSATUNYA UMAT DAN ULAMA DI JAWA TIMUR

Ketua Umum DPP PKB H Abdul Muhaimin Iskandar (kanan), berbincang-bincang dengan Ketua PBNUdalam suatu pertemuan,

POSKOTA.CO – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur bisa menjadi momentum penyatuan umat dan ulama dalam memilih pemimpinnya. Harapan itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Abdul Muhaimin Iskandar kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/7).

Menurut Cak Imin (panggilan akrab Muhaimin Iskandar), pilkada hanyalah peristiwa politik biasa dalam demokrasi di Tanah Air. Kendati demikian, kata Cak Imin, jika peristiwa demokrasi itu gagal dikelola dengan baik dan benar, maka luka-lukanya akan mewariskan polarisasi sosial mendalam dan bisa bertahan, bahkan jauh setelah event politik itu usai.

Karena itu, kata Cak Imin, alangkah beratnya tugas yang dipikul di pundak Nahdlatul Ulama di era serba digital dan virtual ini. “Di satu sisi, umat yang telah menjadi bagian jemaah harus tetap diurus dan dijaga. Namun di sisi lain, umat yang masih berseberangan pun perlu segera dirangkul dan dipanggil pulang,” ujarnya.

Cak Imin mengatakan, berdasarkan harapan dan kecemasan itu, maka PKB menyetujui permintaan para kiai sepuh, agar mendukung Gus Ipul, yang berisiko menggeser Ketua DPW PKB, sebagai calon gubernur Jatim dalam pilkada tahun 2018.

“Kami mengesampingkan fakta bahwa kami adalah partai terbesar di sana, dan cukup kuat untuk mendukung ketuanya sendiri. Kami membatalkan berbulan-bulan persiapan mengusung Abdul Halim Iskandar, pimpinan senior yang dibanggakan dan dipercaya para kader, untuk mencalonkan diri,” kata Cak Imin.

Karena, ujar Cak Imin, saat dihadapkan pada tugas menyatukan umat dan menjaga bangsa dari radikalisasi Islam, tidak ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar. “Makanya, kami serius mendorong keluarga besar NU harus bersatu, termasuk Bu Khofifah Indarparawansa,” kata Cak Imin.

Terkait dengan itu pula, kata Cak Imin, pihaknya meminta Khofifah agar tetap melanjutkan karya-karya cemerlangnya di Kementerian Sosial. “Beliau adalah salah satu kader NU yang paling kami banggakan, yang dengan posisinya saat ini, telah mampu berkontribusi besar bagi umat dan rakyat, bukan hanya di Jatim, tapi di seluruh Indonesia,” ujar Cak Imin.

Di sisi lain, kata Cak Imin, tugas berat membutuhkan NU yang kompak, NU yang solid, yang umatnya saling percaya. “Menguatkan NU berarti mengokohkan NKRI. Bagi PKB, belum kami temukan tugas politik lain yang lebih penting daripada ini,” tandasnya. (*/arya)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)