PEMKOT DEPOK KURANG PERHATIKAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN – Poskota.co

PEMKOT DEPOK KURANG PERHATIKAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

Sejumlah anak jalanan siswa Sekolah Master Indonesia (sekolah yang menampung anak-anak jalanan) menampilkan pagelaran seni dalam rangka memeriahkan Malam Syukuran HUT Kota Depok Ke-18, Sabtu (29/4) malam.
Sejumlah anak jalanan siswa Sekolah Master Indonesia (sekolah yang menampung anak-anak jalanan) menampilkan pagelaran seni dalam rangka memeriahkan Malam Syukuran HUT Kota Depok Ke-18, Sabtu (29/4) malam.

POSKOTA.CO – Meramaikan Malam Syukuran Hari Ulang Tahun Kota Depok Ke-18, sejumlah anak jalanan menggelar berbagai pertunjukan kesenian. Aksi para anak jalanan ini pun disaksikan sejumlah anggota ormas, Dewan Kesenian Kota Depok serta Anggota DPR-RI.

Kesenian yang digelar para anak jalanan siswa Sekolah Master Indonesia (sekolah yang menampung anak-anak jalanan) ini beragam di antaranya, memainkan musik dengan menggunakan peralatan bekas seperti botol dan drum.

Musik marawis yang dimainkan para anak jalanan pun turut digelar dalam acara ini. Selain itu, para anak jalanan juga meramaikan acara dengan pembacaan puisi.

Anggota Komisi X DPR-RI dari Fraksi Gerindra, Nuroji, yang hadir dalam perayaan HUT Kota Depok Ke-18 oleh para anak jalanan ini, mengatakan, geliat kesenian di Kota Depok terbilang jeblok. “Kami melihat indikator kesenian yang ada di Kota Depok. Dari indikator tersebut, terlihat tak ada diplomasi budaya dan upaya menghidupkan sanggar-sanggar kesenian yang harusnya dilakukan Pemerintah Kota Depok,” ujar Nuroji yang juga ketua Dewan Kesenian Kota Depok, Sabtu (29/4) malam.

Ditegaskan Nuroji, lembaga legislatif telah selesai membuat undang-undang yang mengatur tentang pemajuan kebudayaan. “Sudah ketuk palu, tinggal pelaksanaannya saja,” tegas Nuroji.

Lebih lanjut Nuroji mengungkapkan, dengan adanya undang-undang itu, berbagai materi untuk pemajuan kebudayaan dan kesenian di seluruh daerah di Tanah Air, akan diberlakukan. “Dulu segala upaya untuk menghidupkan kebudayaan, tidak wajib. Dengan undang-undang yang baru itu, upaya untuk menghidupkan kebudayaan, wajib,” tandas Nuroji.

Kembali kepada persoalan pemajuan dan pengembangan kebudayaan di Kota Depok, Nuroji dengan tegas mengatakan, Pemerintah Kota Depok minimal harus menyediakan sarana berkesenian bagi warga Depok. “Kalau tidak berani menggaji para seniman yang ada, paling tidak menyediakan tempat,” tegas Nuroji. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)