PEMKOT DEPOK KURANG PERHATIKAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN – Poskota.co
Wednesday, September 20

PEMKOT DEPOK KURANG PERHATIKAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

Sejumlah anak jalanan siswa Sekolah Master Indonesia (sekolah yang menampung anak-anak jalanan) menampilkan pagelaran seni dalam rangka memeriahkan Malam Syukuran HUT Kota Depok Ke-18, Sabtu (29/4) malam.
Sejumlah anak jalanan siswa Sekolah Master Indonesia (sekolah yang menampung anak-anak jalanan) menampilkan pagelaran seni dalam rangka memeriahkan Malam Syukuran HUT Kota Depok Ke-18, Sabtu (29/4) malam.

POSKOTA.CO – Meramaikan Malam Syukuran Hari Ulang Tahun Kota Depok Ke-18, sejumlah anak jalanan menggelar berbagai pertunjukan kesenian. Aksi para anak jalanan ini pun disaksikan sejumlah anggota ormas, Dewan Kesenian Kota Depok serta Anggota DPR-RI.

Kesenian yang digelar para anak jalanan siswa Sekolah Master Indonesia (sekolah yang menampung anak-anak jalanan) ini beragam di antaranya, memainkan musik dengan menggunakan peralatan bekas seperti botol dan drum.

Musik marawis yang dimainkan para anak jalanan pun turut digelar dalam acara ini. Selain itu, para anak jalanan juga meramaikan acara dengan pembacaan puisi.

Anggota Komisi X DPR-RI dari Fraksi Gerindra, Nuroji, yang hadir dalam perayaan HUT Kota Depok Ke-18 oleh para anak jalanan ini, mengatakan, geliat kesenian di Kota Depok terbilang jeblok. “Kami melihat indikator kesenian yang ada di Kota Depok. Dari indikator tersebut, terlihat tak ada diplomasi budaya dan upaya menghidupkan sanggar-sanggar kesenian yang harusnya dilakukan Pemerintah Kota Depok,” ujar Nuroji yang juga ketua Dewan Kesenian Kota Depok, Sabtu (29/4) malam.

Ditegaskan Nuroji, lembaga legislatif telah selesai membuat undang-undang yang mengatur tentang pemajuan kebudayaan. “Sudah ketuk palu, tinggal pelaksanaannya saja,” tegas Nuroji.

Lebih lanjut Nuroji mengungkapkan, dengan adanya undang-undang itu, berbagai materi untuk pemajuan kebudayaan dan kesenian di seluruh daerah di Tanah Air, akan diberlakukan. “Dulu segala upaya untuk menghidupkan kebudayaan, tidak wajib. Dengan undang-undang yang baru itu, upaya untuk menghidupkan kebudayaan, wajib,” tandas Nuroji.

Kembali kepada persoalan pemajuan dan pengembangan kebudayaan di Kota Depok, Nuroji dengan tegas mengatakan, Pemerintah Kota Depok minimal harus menyediakan sarana berkesenian bagi warga Depok. “Kalau tidak berani menggaji para seniman yang ada, paling tidak menyediakan tempat,” tegas Nuroji. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)