oleh

Kemenkumham Resmikan Kantor Imigrasi Kelas I Bogor

POSKOTA. CO – Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Bambang Rantam Sariwanto meresmikan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, di Jalan Ahmad Yani No 19, Tanah Sareal, Kota Bogor.

Gedung baru Imigrasi Bogor yang terletak di samping Hotel Sahira ini tampak lebih megah dengan fasilitas jauh lebih baik. Kantor Imigrasi Bogor mempercantik ruangan dengan penempatan ornamen di berbagai sisi untuk menambah nilai estetikanya.

Di lahan seluas 14.042 meter persegi ini Imigrasi Bogor menyediakan fasilitas antara lain area parkir umum bagi pemohon/pengunjung yang luas, area parkir khusus bagi disabilitas dan tersedia juga kursi roda, alat bantu bagi disabilitas, jalur landai bagi disabilitas, dan jalur pedestrian bagi tuna netra.

Disamping itu, disediakan juga fasilitas khusus untuk pengambilan paspor secara drive thru. Fasilitas ini merupakan salah satu inovasi yang bertujuan untuk memudahkan pemohon melakukan pengambilan paspor tanpa harus turun maupun keluar dari kendaraannya, terlebih di masa pandemi Covid-19 ini.

Terdapat 14 booth yang digunakan untuk pelayanan paspor, ada pula lobby berbasis teknologi informatika dengan model self check-in, customer care, ruang informasi dan pengaduan, ruang pelayanan HAM, ruang khusus pelayanan balita, area bermain anak, ruang menyusui, ruang tunggu yang nyaman dan ruang pengambilan paspor manual.

Di lantai dua digunakan sebagai ruang pelayanan asing, sekretariat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), mushalla, dan ruang rapat. Gedung ini juga dilengkapi dengan area parkir yang cukup luas, baik outdoor maupun basement.

“Bulan Juli 2019 lalu kita ada di sini bersama Pak Menteri (Menkumham Yasonna Laoly) untuk memulai pembangunan gedung ini yang waktu itu kita lihat rasanya tidak mungkin. Karena harus dibangun dalam waktu singkat. Tapi kemudian sesuai target, sesuai rencana, bangunan itu selesai dan hari ini kita bersama-sama meresmikannya,” kata Bima Arya.

Menurut Bima, gedung baru Imigrasi Bogor ini terealisasi berkat kerjasama semua pihak. “Tentu kebersamaaan Forkopimda dan semua pihak membuat semua ini berjalan dengan baik. Kalau kita bersama-sama, tidak ada yang tidak mungkin,” ujar Bima.

“Kota Bogor memang sudah lama sekali menambahkan kantor imigrasi yang modern dan representatif. Saya lahir di Bogor, dari SD sering berurusan dengan kantor Imigrasi yang dulu. Lama-lama makin sesak. Kantor yang sekarang, ini luar biasa,” tambahnya.

Tersedianya layanan publik yang representatif menjadi hal yang mutlak. “Apalagi Kota Bogor ini perkembangannya dahsyat. 6 tahun lalu PAD kita Rp 400 miliar, tahun ini sudah lebih dari 1 triliun. Kita ini sempat diguncang pandemi Covid, agak drop PAD. Tapi hari ini data menunjukan kita sudah mulai recovery. Okupansi hotel mulai tumbuh karena sekarang Kota Bogor menjadi tujuan favorit untuk Bimtek, workshop, seminar, upgrading, dan lain-lain. Dari pada jauh-jauh lebih baik ke Bogor saja,” terang Bima.

Ke depan, lanjutnya, Kota Bogor perkembangannya akan semakin terintegrasi dengan Jakarta. “Tadinya tahun ini mau memulai pembangunan trem untuk menyambut datangnya LRT. Tapi karena Covid jadi ditunda. Mudah-mudahan tahun depan bisa direalisasikan. Jadi dalam beberapa tahun lagi ratusan ribu warga Bogor terkoneksi ke Jakarta pulang pergi setiap hari,” kata Bima.

“Kami pun sedang melakukan pembicaraan perencanaan airport komersial Lanud Atang Sendjaja (ATS) Semplak. Itu memang wilayah kabupaten, tapi nanti tentunya penggunanya, konsumennya warga Bogor Raya. Tidak lagi harus ke Bandara Soekarno-Hatta atau ke Halim. Kalau di ATS kan bisa lebih dekat. Jadi dengan prospek dan perencanaan seperti itu rasanya Bogor tidak saja semakin terintegrasi dengan Jakarta, tetapi terintegrasi secara regional maupun internasional. Jadi kantor ini kebutuhannya mutlak,” bebernya.

Sementara itu, Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam berharap Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor ini bisa memberikan pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat khususnya bagi warga Kota dan Kabupaten Bogor.

“Semoga Bangunan yang baik ini dibarengi dengan mindset pegawai/ASN yang baik pula. Kedepankan keramahtamahan sehingga bisa memenuhi apa yang menjadi ekspektasi dari masyarakat Kota Bogor menuju Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM). Semoga bisa memuaskan masyarakat,” tegas Bambang. (yopi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *