oleh

Indonesia Harus Kurangi Ketergantungan terhadap Energi Fosil

POSKOTA.CO-Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo mengatakan, pemanfaatan sumber energy baru terbarukan (EBT) atau popular disebut energy hijau menjadi salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis fosil . Sifat energy hijau yang dapat diperbaharui secara terus menerus membuat keberadaannya di alam tidak akan habis.

Karena itu untuk mendukung ketahanan nasional dibidang energy, Pontjo menilai, pemanfaatan EBT harus menjadi prioritas nasional.

“Dengan EBT, sekaligus untuk mengurangi ketergantungan negara pada energi fosil, karena pada saatnya energi fosil akan habis,” kata Pontjo pada Diskusi Serial Kebangsaan bertema Penguasaan dan Sumber Daya Alam, Jumat (19/2/2021).

Selain mendukung ketahanan nasional, pemanfaatan EBT lanjut Pontjo juga akan mendukung peningkatan stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan, serta memungkinkan Indonesia untuk memenuhi komitmen mitigasi perubahan iklim di bawah Paris Agreement. Untuk itu, pemerintah telah mentargetkan kontribusi EBT dalam bauran energi nasional mencapai 23% di tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050, sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 22 Tahun 2017.

Menurut Pontjo, untuk mengembangkan EBT ini, tentu masih banyak tantangan yang harus kita hadapi salah satunya adalah inovasi teknologi. Inovasi teknologi diyakini menjadi salah satu faktor kunci pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

“Mengembangkan EBT membutuhkan investasi dalam jumlah besar, namun dengan input teknologi, akan memungkinkan EBT menjadi lebih terjangkau dan lebih ekonomis,” jelas Pontjo.

Untuk meningkatkan efisiensi dalam pengembangan EBT, selain meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan inovasi teknologi, seharusnya juga berbasis potensi lokal (lokalitas), karena secara geografi dan sebaran potensi EBT Indonesia memang sangat beragam. Dengan demikian, maka setiap daerah dapat mengembangkan dan menggunakan energi terbarukan secara efektif dan efisien dengan jenis yang berbeda sesuai potensi setempat.

Berkaca dari pengalaman negara-negara lain, jelas Pontjo, lokomotif pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan terletak pada dunia usaha atau korporasi yang menjadi ujung dari pengembangan, penggunaan, dan pemasaran inovasi-teknologi.

“Mengingat pengembangan sektor energi skalanya sangat besar dan membutuhkan investasi dalam jumlah besar pula, menurut hemat saya harus ada korporasi yang diberi tugas sebagai lead corporation yang menjadi motor dalam pengembangan sektor energy,” katanya.

Selain itu, perlu juga ada rekayasa sosial (social engineering) untuk menarik para pengusaha ikut ambil bagian dalam pengembangan sektor energi sehingga jumlah dan kulaitas pengusaha-nya meningkat. Harus diakui, jumlah pengusaha Indonesia di sektor energi masih sangat kecil. Hal ini perlu saya kemukakan dalam kesempatan ini, karena saya meyakini bahwa inovasi teknologi dan gerakan ekonomi berbasis pengetahuan tidak mungkin akan berkembang tanpa dunia usaha.

Diskusi kali ini juga mengangkat isu tentang pengelolaan sumber daya alam (SDA), karena Indonesia termasuk salah satu negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah bahan baku nikel yang lagi booming karena trend perkembangan mobil listrik (electric vechical) yang sangat pesat.

Potensi bahan baku nikel Indonesia disebut tidak akan habis hingga 200 tahun ke depan. Mengutip Data US Geological Survey (2019), dari 80 juta metrik ton cadangan nikel dunia, hampir 4 juta metrik ton tersimpan di Indonesia. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-6 deposit nikel terbesar di dunia.

Sebelum diberlakukanya pelarangan ekspor bahan tambang mentah, kata Pontjo Indonesia termasuk 3 besar negara pengekspor nikel dan mineral ikutannya. Namun sejak Januari 2020, pemerintah secara resmi melarang ekspor nikel mentah, baik sebagai batuan nikel (nickel ore), maupun bijih nikel yang kadar nikelnya di bawah tiga persen. Walaupun kebijakan ini digugat oleh Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO), kebijakan ini perlu dilanjutkan karena cadangan nikel di Indonesia akan terus menipis. Selain itu, kebijakan ini juga diambil dalam rangka program pemerintah terkait kendaraan listrik, karena nikel bisa dimanfaatkan untuk industri baterai kendaraan listrik yang mempunyai prospek sangat bagus ke depan.

Untuk menangkap peluang ini dengan sebaik-baiknya, maka penguasaan inovasi teknologi baterai untuk kendaraan listrik merupakan kunci utama bagi Indonesia menjadi pemain utama di sektor electric vehicle yang ramah lingkungan. Selain itu, menurut beberapa sumber, kualitas bahan baku nikel Indonesia masih tergolong rendah. Peningkatan kualitas bahan baku ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan inovasi teknologi.

Mengingat masih banyak persoalan mendasar yang kita hadapi dalam pengelolaan sektor energi dan sumberdaya alam, saya berharap dalam forum diskusi ini bisa bertukar pikiran dan urun gagasan sebagai masukan bagi upaya kita bersama mengembangkan sektor ini. (*/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *