WALIKOTA JAKBAR DIPERIKSA PANWASLU – Poskota.co

WALIKOTA JAKBAR DIPERIKSA PANWASLU

POSKOTA.CO – “Waktu itu ada demo, saya datang untuk mengecek aksi tersebut. Bukan hadir dalam kampanye Ahok,” ungkap Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi, usai dimintai keterangan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum), Jumat(11/11).

Kepada wartawan usai diminta keterangan, Anas mengaku bahwa kedatangannya di kampanye Djarot adalah sebuah ketidaksengajaan. Saat itu terjadi aksi unjuk rasa di dekat kantor Wali Kota, Jakarta Barat sehingga Anas merasa perlu meninjau langsung.

“Saya sudah memenuhi panggilan Panwaslu Jakarta Barat, diminta keterangan klarifikasi mengenai adanya laporan dari pihak pelapor bahwa saya dianggap tidak netral di dalam pelaksanaan kampanye. Padahal saya tidak tahu, kehadiran pak Djarot saya tidak tahu, tidak ada kontak,” kata Anas kepada wartawan di kantor Panwaslu Jakarta Barat, Jumat (11/11/20160.

Saat tahu ada demo dekat kantornya, Anas kemudian menuju lokasi bersama Kepala Kepolisian Resort Jakarta Barat. Di lokasi itulah kemudian dia tahu ada Cawagub Djarot.

Ketua Panwaslu Jakarta Barat, Puadi mengatakan pihaknya akan mengkaji pengakuan Wali Kota Anas tersebut. Rencananya Panwaslu juga akan memanggil Cawagub Djarot untuk didengar keterangannya pada Senin pekan depan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat iniĀ  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)