UNTUK APA BADAN PENGAWAS PENINDAKAN TERORIS – Poskota.co

UNTUK APA BADAN PENGAWAS PENINDAKAN TERORIS

POSKOTA.CO – untuk apa badan pengawas tindak pidana teroris? Pertanyaan itu disampaikan Ketua Umum Rumah Kamnas Indonesia, Maksum Zubbir kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/9). Menurutnya pemberantasan tindak pidana terorisme lebih baik diawasi langsung oleh parlemen, Komnas HAM, Kompolnas, BPK dan masyarakat, sesuai peran dan fungsi masing-masing. “Tidak perlu membentuk badan pengawas tersendiri,” tandas Maksum.

Hal itu, katanya, sudah sesui dengan Pancasila sebagai Falsafah dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia adalah pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sepatutnya semua organisasi kemasyarakatan baik berupa Ormas, LSM ataupun Yayasan harus berazaskan Pancasila. “Konstitusi Bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, terjabarkan dalam pasal per pasal yang bersumber dari Pancasila,” katanya.

Ketua Kamnas Maksum
Ketua Kamnas Maksum

Ideologi yang belum dan atau kurang sesuai dengan falsafah Bangsa Indonesia yakni Pancasila, kami berharap ada perhatian serius dari Pansus DPR RI yang membahas RUU Pemberantasan Tindak Pidana terorisme, karena sudah ada kegelisahan di masyarakat dan dikhawatirkan menjadi konflik sosial,” urainya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu tercipta dan terjamin rasa aman, nyaman dan damai, oleh karena itu, semaraknya media sosial yang menebar Doktrin atau Nilai-nilai Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi, ujaran kebencian dengan mudah mengkafirkan orang lain (Takfiri) sebagai alasan untuk menyakiti atau mencelakai orang lain, penafsiran secara sembrono/sempit dalil-dalil agama yang membuat masyarakat awam salah memahami dan terprovokasi melakukan tindakan pidana hendaknya menahan diri.

“Kami berharap Pansus DPR RI mengkaji dan serius mengamati hal ini, karena semakin hari semakin menunjukan eskalasi yang cenderung tinggi, sebaiknya dipertimbangkan terkait organisasi yang tidak mau mengakui Pancasila dan ujaran kebencian yang semarak di Medsos akan lebih bila diatur ke dalam pasal RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” imbuh Maksum.

Terorisme adalah kejahatan Trans National Organized Crime (TOC), dapat dikatagorikan sebagai Pelanggaran Berat Hak Azazi Manusia (HAM) dan Crime Againts Humanity, oleh karenanya mendesak adanya payung hukum untuk Pencegahan dan pemberantasannya secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak assi manusia dapat dilindungi.

Dia memaparkan bahwa UU Nomor 17 tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Ormas ), Menimbang ; (a) bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (c) bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan u ntuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;

Dalam pertimbangan UU Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan, sangat jelas (a) keberadaan ormas dalam berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak Asasi manusia dan dijamin oleh UU. ( b ) dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat setiap orang harus menghormati hak asasi manusia dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan. (c) ormas berpartisipasi dalam Pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Ketentuan Umum Pasal 1, Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: ayat (1) Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II, pasal 2 ; Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menkumhan nomor 6 tahun 2014, tentang pengesahan badan hukum perkumpulan ; menimbang, a. bahwa perkumpulan untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan harus mendapat pengesahan badan hukum perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asadi Manusia.

BAB I, pasal 1, perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggota.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - BRI Cabang Kabupaten Majene mangkir dari panggilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan klarifikasi terkait raibnya tabungan warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar di Bank BRI Cabang Majene. "Kami sudah melakukan panggilan kepada Kepala Bank BRI Majene untuk melakukan klarifikasi atas raibnya tabungan warga di BRI Majene, namun Bank BRI Majene mangkir dari panggilan," kata Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulbar, Muhammad Sukriadi Azis S,Ip di Mamuju, Jumat. Ia mengatakan, Ombudsman kembali memanggil Kepala BRI Cabang Majene sampai pada panggilan ketiga dan bila belum diindahkan panggilan yang ketiga maka akan dilakukan pemanggilan paksa dengan melibatkan aparat kepolisian. "Kami akan lakukan panggilan sesuai dengan kewenangan Ombudsman Sulbar kami harap BRI Majene bersedia menerima panggilan Ombudsman Sulbar," katanya. Menurut dia, Ombudsman Sulbar telah menerima laporan nasabah BRI Majene yang tabungannya raib di BRI Majene sebanyak Rp400 juta, raib, "Kami telah menerima laporan dari seorang warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, atas nama Subli Sukardi, yang mengaku uang tabungannya raib senilai Rp400 juta, di Bank BRI Cabang Majene, sehingga kita panggil BRI Majene melakukan klarifikasi," katanya. Ia mengatakan, warga itu menyampaikan jika uangnya raib diduga karena telah terjadi penggelapan dana di Bank BRI Majene. "Pelapor mengaku bahwa diduga salah seorang oknum pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Majene, telah bersekongkol dengan staf Bank BRI Majene, mencairkan tabungannya sehingga tabungannya raib," katanya. Menurut dia, uang tabungan pelapor telah ditarik sebanyak tiga kali direkeningnya sehingga tabungannya itu raib sejak bulan Juli tahun 2013. Ia menyampaikan bahwa atas laporan tersebut maka pihak Ombudsman Sulbar menindaklanjutinya dengan memanggil Kepala BRI Majene dan melakukan pemeriksaan terhadap staf Bank BRI dan oknum PNS yang dimaksud, namun yang dipanggil ternyata mangkir.