STAF AHLI MENKO POLHUKAM KUNJUNGI LANAL BANTEN – Poskota.co

STAF AHLI MENKO POLHUKAM KUNJUNGI LANAL BANTEN

Suasana peninjauan
Suasana peninjauan

POSKOTA.CO – Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kemaritiman Laksda TNI Dr Surya Wiranto melaksanakan kunjungan kerja dan tatap muka dengan Lanal Banten dan Stakeholder Kemaritiman Provinsi Banten di ruang rapat Mako Lanal Banten Jl. Yos Sudarso No 01 Merak Banten, Selasa (27/9).

Dalam acara kunjungan tersebut Danlanal Banten Kolonel Laut (P) Dadang Somantri memaparkan kepada Staf Ahli Menko Polhukam bidang Kemaritiman tentang tugas pokok Lanal Banten, Wilayah kerja Lanal Banten dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pembinaan potensi maritim.

Dalam sambutannya Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kemaritiman menyampaikan bahwa tujuan acara tatap muka di wilayah Banten ini adalah untuk melihat dan mendengarkan permasalahan tentang bidang kemaritiman yang ada di wilayah Banten dari para stakeholder yang hadir saat ini sehingga hasilnya akan kami sampaikan pada forum rapat-rapat di kementerian.

Hadir dalam acara tersebut Kadishub Kominfo Provinsi Banten Revri Aroes, Kepala Beacukai Banten Juli Puhadi, Dirut PT Pelindo II Banten Chapy, Dirut PT Krakatau Bandar Samudera Tono, Wadir Polairda Banten AKBP Noerwiyanto, General Manajer SGA PT Krakatau Stell Vidiansyah, Ketua INSA Banten Agus Sutanto, Kasi Kepelabuhan Dishub Provinsi Banten Hadi Syahputra, Kepala KSKP Merak AKP Tesyar, General Manajer PT Indonesia Power UPT PLTGU Cilegon Zuhdi R, dan instansi Maritim Provinsi Banten serta para perwira staf Lanal Banten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.