SANUSI MENIKUNG, AHOK TERUS MELAMBUNG – Poskota.co

SANUSI MENIKUNG, AHOK TERUS MELAMBUNG

7sanusiPOSKOTA.CO – Wakil rakyat dari Gerindra yang bernama Sanusi terus ngoceh menyeret sejumlah nama sesama wakil rakyat. Pihak KPK terus mendalami ocehan wakil rakyat yang sering menjual agama tersebut.

Pimpinan KPK Alexander Marwata, Kamis (7/4/2016) menegaskan, penyidik akan mengkonfirmasi, mengklarifikasi orang-orang yang mengetahui atau terlibat di kasus ini. “Semua yang disebut Taufik pasti kita periksa,” ujarnya.

Akar suap Sanusi ini berasal dari pembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Selaku eksekutif, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok dalam Raperda itu meminta pengembang untuk menyerahkan minimal 15 persen lahan pulau buatan di proyek reklamasi. Sementara DPRD DKI bertahan di angka 5 persen.

Soal angka 5 persen ini yang diduga keluar karena lobi pengembang. Dan Sanusi, kabarnya hanya salah satu anggota DPRD DKI yang mendapat ‘lobi’ untuk angka 5 persen.

Dan sinyal dari KPK, Sanusi tak sendiri. Ada pihak lain yang diduga ikut main. Bahkan kabarnya sudah kebagian. Dari cara yang dilakukan oleh Sanusi CS ini jelas perbuatan persekongkolan yang merugikan negara.

Mereka bermain di balik kebijakan gubernur. Pengkianatan inila terungkap setelah Sanusi ditangkap KPK. Kini KPK terus menelisik semua anggota DPRD termasuk ketuanya yang konon dari PDI-P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)