SANUSI MENIKUNG, AHOK TERUS MELAMBUNG – Poskota.co
Wednesday, September 20

SANUSI MENIKUNG, AHOK TERUS MELAMBUNG

7sanusiPOSKOTA.CO – Wakil rakyat dari Gerindra yang bernama Sanusi terus ngoceh menyeret sejumlah nama sesama wakil rakyat. Pihak KPK terus mendalami ocehan wakil rakyat yang sering menjual agama tersebut.

Pimpinan KPK Alexander Marwata, Kamis (7/4/2016) menegaskan, penyidik akan mengkonfirmasi, mengklarifikasi orang-orang yang mengetahui atau terlibat di kasus ini. “Semua yang disebut Taufik pasti kita periksa,” ujarnya.

Akar suap Sanusi ini berasal dari pembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Selaku eksekutif, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok dalam Raperda itu meminta pengembang untuk menyerahkan minimal 15 persen lahan pulau buatan di proyek reklamasi. Sementara DPRD DKI bertahan di angka 5 persen.

Soal angka 5 persen ini yang diduga keluar karena lobi pengembang. Dan Sanusi, kabarnya hanya salah satu anggota DPRD DKI yang mendapat ‘lobi’ untuk angka 5 persen.

Dan sinyal dari KPK, Sanusi tak sendiri. Ada pihak lain yang diduga ikut main. Bahkan kabarnya sudah kebagian. Dari cara yang dilakukan oleh Sanusi CS ini jelas perbuatan persekongkolan yang merugikan negara.

Mereka bermain di balik kebijakan gubernur. Pengkianatan inila terungkap setelah Sanusi ditangkap KPK. Kini KPK terus menelisik semua anggota DPRD termasuk ketuanya yang konon dari PDI-P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)