RAHMATULLAH: SUSI LEBIH TEPAT JABAT MENKO MARITIM – Poskota.co

RAHMATULLAH: SUSI LEBIH TEPAT JABAT MENKO MARITIM

Rahmatullah
Rahmatullah

POSKOTA.CO – Ketua Umum Partai Rakyat Berdaulat (PRB) Rahmatullah, mengkritisi hasil reshuffle jilid II, dimana Luhut Binsar Panjaitan kini menjabat sebagai Menko Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli. “Yang lebih tepat Menko Kemaritiman dipegang Bu Susi,” tegas Rahmatullah di Gedung Kemenkumham saat melakukan pendaftaran partai, Jumat (29/7).

Dari perombakan menteri yang paling tepat hanyalah Menkeu Sri Mulyani. Sosok Sri Mulyani memang sebagai orang yang paling mampu menangani masalah keuangan negara.

Sementara lainnya, kata Rahmatullah, cuma bagi-bagi kekuasaan saja. Hanya untuk menciptakan iklim ketenangan tak terjadi gaduh. Dan terciptanya keharmonisan antara eksekutif dengan legisltif. Bukan untuk kerja dan mencapai kemajuan.

Mestinya, masih menurut Rahmatullah, Jokowi menyaring juga para kepala daerah. Kepala daerah itu garda terpenting untuk pembangunan dan kemajuan Indonesia.

“Tapi, nyatanya kan tidak. Ya seperti itulah jika reshuffle hanya untuk membagi-bagi kekuasaan. Untuk kemajuan sangat jauh lah,” tutup Rahmatullah. (Oko)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.