PRESIDEN TINJAU PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN TOL BECAKAYU – Poskota.co

PRESIDEN TINJAU PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN TOL BECAKAYU

POSKOTA.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau perkembangan pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur, Senin.

Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja batik hitam kecoklatan tiba di lokasi sekitar pukul 08.55 WIB. Tampak mendampingi Presiden Jokowi antara lain Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala.

Sebelumnya saat peninjauan pada Juni 2016, Presiden Jokowi menyatakan apresiasinya atas progres pembangunan Tol Becakayu yang dikerjakan dengan cepat.

“Ini dimulai lagi dan saya kaget memang progresnya sangat-sangat cepat sekali dikerjakan siang malam dan jadinya seperti ini,” kata Jokowi saat meninjau pembangunan tol tersebut di Pangkalan Jati, Jakarta pada Selasa sore, 21 Juni 2016.

Menurut Jokowi, pemerintah berharap pembangunan jalan tol Becakayu dapat selesai pada akhir 2017. Kepala Negara mengatakan harapannya bahwa tol dengan total panjang 21 kilometer tersebut dapat menjadi solusi mengurai kemacetan di kawasan tersebut.

Ia menegaskan tidak ada masalah pembebasan lahan yang rumit dalam pembangunan tol Becakayu itu. Presiden mengungkapkan pembangunan tol Becakayu telah berlangsung selama 1,5 tahun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.