PRESIDEN TINJAU PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN TOL BECAKAYU – Poskota.co
Wednesday, September 20

PRESIDEN TINJAU PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN TOL BECAKAYU

POSKOTA.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau perkembangan pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur, Senin.

Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja batik hitam kecoklatan tiba di lokasi sekitar pukul 08.55 WIB. Tampak mendampingi Presiden Jokowi antara lain Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala.

Sebelumnya saat peninjauan pada Juni 2016, Presiden Jokowi menyatakan apresiasinya atas progres pembangunan Tol Becakayu yang dikerjakan dengan cepat.

“Ini dimulai lagi dan saya kaget memang progresnya sangat-sangat cepat sekali dikerjakan siang malam dan jadinya seperti ini,” kata Jokowi saat meninjau pembangunan tol tersebut di Pangkalan Jati, Jakarta pada Selasa sore, 21 Juni 2016.

Menurut Jokowi, pemerintah berharap pembangunan jalan tol Becakayu dapat selesai pada akhir 2017. Kepala Negara mengatakan harapannya bahwa tol dengan total panjang 21 kilometer tersebut dapat menjadi solusi mengurai kemacetan di kawasan tersebut.

Ia menegaskan tidak ada masalah pembebasan lahan yang rumit dalam pembangunan tol Becakayu itu. Presiden mengungkapkan pembangunan tol Becakayu telah berlangsung selama 1,5 tahun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)