POLISI BELUM MENINDAK PENGEROYOK WARTAWAN – Poskota.co

POLISI BELUM MENINDAK PENGEROYOK WARTAWAN

bukti laporan
bukti laporan

POSKOTA.CO – Tekait pernyataan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi Rabu, (19/5) yang akan menindak dan memberikan sanksi tegas terhadap ASN, dinilai sejumlah wartawan di Kota Bekasi, hanya sekedar “Omong Doang.” Yang mana kekerasan yang terjadi pada dua wartawan yang menjadi korban, oknum Trantib dianggap sebagai pemicu pemukulan dan pengeroyokan oleh tiga orang tak dikenal yang disinyalir “Preman” oknum sewaan Kecamatan

“Sebagai wartawan Bekasi, Kami menganggap pernyataan yang dilontarkan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi hanya OMDO doang” kata Tohom kepada awak media di Bekasi

Lantaran menurutnya, sampai kini, oknum Kecamatan yang mengenal pelaku, masih belum ditindak dan bebas berkeliaran. Meskipun saat kejadian, menurut salah satu korban A. Zarkasih bahwa Camat Pondok Gede, Chaerul sempat mengeluarkan perkataan, “Anggap saja pelajaran, ini Pondok Gede

Sebagai dukungan moral, sebut dia, sejumlah jurnalis siap mengawal kasus ini sampai tuntas. Sehingga rekan – rekan jurnalis yang menjadi korban, mendapat kepastian dan keadilan hukum.

“Kasus ini wajib dikawal, kita akan perjuangkan semaksimalnya, bila perlu, kita akan surati Mempan RI”, ungkap Tohom yang juga sebagai Kabiro Bekasi Harian Nonstop.

Sebut Tohom, wartawan yang jadi korban pengeroyokan mengaku masih gelisah, soal kepastian hukum dari pihak kepolisian karena pelaku masih bebas berkeliaran ” katanya

Menanggapi hal itu, Ariyes B, Ketua MPC Pemuda Pancasila (Bang Yes, sapaan akrab), “Bila benar Chairul yang seorang Camat mengeluarkan perkataan tersebut “sebagai pelajaran saja, ini Pondok Gede”, selepas kejadian pengeroyokan, maka itu adalah perkataan “Preman pasar bukan seorang Pejabat” ujar Ariyes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara