POLISI BELUM MENINDAK PENGEROYOK WARTAWAN – Poskota.co
Saturday, September 23

POLISI BELUM MENINDAK PENGEROYOK WARTAWAN

bukti laporan
bukti laporan

POSKOTA.CO – Tekait pernyataan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi Rabu, (19/5) yang akan menindak dan memberikan sanksi tegas terhadap ASN, dinilai sejumlah wartawan di Kota Bekasi, hanya sekedar “Omong Doang.” Yang mana kekerasan yang terjadi pada dua wartawan yang menjadi korban, oknum Trantib dianggap sebagai pemicu pemukulan dan pengeroyokan oleh tiga orang tak dikenal yang disinyalir “Preman” oknum sewaan Kecamatan

“Sebagai wartawan Bekasi, Kami menganggap pernyataan yang dilontarkan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi hanya OMDO doang” kata Tohom kepada awak media di Bekasi

Lantaran menurutnya, sampai kini, oknum Kecamatan yang mengenal pelaku, masih belum ditindak dan bebas berkeliaran. Meskipun saat kejadian, menurut salah satu korban A. Zarkasih bahwa Camat Pondok Gede, Chaerul sempat mengeluarkan perkataan, “Anggap saja pelajaran, ini Pondok Gede

Sebagai dukungan moral, sebut dia, sejumlah jurnalis siap mengawal kasus ini sampai tuntas. Sehingga rekan – rekan jurnalis yang menjadi korban, mendapat kepastian dan keadilan hukum.

“Kasus ini wajib dikawal, kita akan perjuangkan semaksimalnya, bila perlu, kita akan surati Mempan RI”, ungkap Tohom yang juga sebagai Kabiro Bekasi Harian Nonstop.

Sebut Tohom, wartawan yang jadi korban pengeroyokan mengaku masih gelisah, soal kepastian hukum dari pihak kepolisian karena pelaku masih bebas berkeliaran ” katanya

Menanggapi hal itu, Ariyes B, Ketua MPC Pemuda Pancasila (Bang Yes, sapaan akrab), “Bila benar Chairul yang seorang Camat mengeluarkan perkataan tersebut “sebagai pelajaran saja, ini Pondok Gede”, selepas kejadian pengeroyokan, maka itu adalah perkataan “Preman pasar bukan seorang Pejabat” ujar Ariyes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara