PELINDO III IMBAU WASPADAI PENIPUAN LOWONGAN KERJA – Poskota.co
Wednesday, September 20

PELINDO III IMBAU WASPADAI PENIPUAN LOWONGAN KERJA

AKSI DEMO -DOK-
AKSI DEMO -DOK-

POSKOTA.CO – PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) mengimbau masyarakat untuk waspada terkait adanya penipuan lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan lembaga tersebut.

“Kami mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan mewaspadai adanya modus penipuan dalam proses penerimaan calon pegawai yang mengatasnamakan PT Pelindo III,” ucap Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto di Surabaya, Minggu.

Ia mengatakan, beberapa laporan telah masuk terkait adanya penipuan tersebut di antaranya melalui pemanggilan dengan membayar uang tertentu menggunakan jasa travel.

Selin itu, kata Edi, ada juga dengan cara memberikan copy surat keputusan palsu dengan membayar uang tertentu kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Dan ada beberapa modus lainnya yang intinya adalah melakukan pungutan uang terhadap para calon korban dengan mengatasnamakan PT Pelindo III,” kata Edi dalam keterangan persnya.

Untuk itu, Edi meminta apabila ada pengumuman apa pun terkait PT Pelindo III diharapkan dapat melaporkan kepada humas perusahaan melalui email resmi, yakni humas@pp3.co.id atau humas@pelindo.co.id.

“Kami tegaskan pengumuman lowongan kerja dan proses seleksi dilakukan secara terbuka melalui laman atau situs resmi Pelindo, yakni www.pelindo.co.id,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)