PELINDO III IMBAU WASPADAI PENIPUAN LOWONGAN KERJA – Poskota.co

PELINDO III IMBAU WASPADAI PENIPUAN LOWONGAN KERJA

AKSI DEMO -DOK-
AKSI DEMO -DOK-

POSKOTA.CO – PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) mengimbau masyarakat untuk waspada terkait adanya penipuan lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan lembaga tersebut.

“Kami mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan mewaspadai adanya modus penipuan dalam proses penerimaan calon pegawai yang mengatasnamakan PT Pelindo III,” ucap Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto di Surabaya, Minggu.

Ia mengatakan, beberapa laporan telah masuk terkait adanya penipuan tersebut di antaranya melalui pemanggilan dengan membayar uang tertentu menggunakan jasa travel.

Selin itu, kata Edi, ada juga dengan cara memberikan copy surat keputusan palsu dengan membayar uang tertentu kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Dan ada beberapa modus lainnya yang intinya adalah melakukan pungutan uang terhadap para calon korban dengan mengatasnamakan PT Pelindo III,” kata Edi dalam keterangan persnya.

Untuk itu, Edi meminta apabila ada pengumuman apa pun terkait PT Pelindo III diharapkan dapat melaporkan kepada humas perusahaan melalui email resmi, yakni humas@pp3.co.id atau humas@pelindo.co.id.

“Kami tegaskan pengumuman lowongan kerja dan proses seleksi dilakukan secara terbuka melalui laman atau situs resmi Pelindo, yakni www.pelindo.co.id,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara