PANWASLU SAYANGKAN KAMPANYE SALING HUJAT – Poskota.co
Wednesday, September 20

PANWASLU SAYANGKAN KAMPANYE SALING HUJAT

POSKOTA.CO – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut), menyayangkan sikap pasangan calon (paslon) yang memanfaatkan masa kampanye dengan saling menghujat antara yang satu dengan lainnya.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pulau Morotai Faizal Aba di Ternate, Jumat, menyatakan, sejauh ini, Panwaslu sudah mengingatkan agar tidak melakukan kampanye hitam atau menyampaikan bahasa yang arahnya untuk memfitnah.

Namun, ternyata hal itu tidak digubris oleh para tim sukses saat melakukan kampanye, karena sesuai pasal 66 PKPU Nomor 12 tahun 2016 sudah dijelaskan bahwa masing-masing pasangan calon tidak boleh mempersoalkan dasar negara dan menghina seseorang, agama, suku dan ras/golongan dan itu sangat dilarang.

Selain itu, paslon juga mengeluarkan bahasa yang kesannya fitnah, menghasut, mengadu domba juga dilarang, dan itu sudah dijelaskan pada pasal 70 PKPU nomor 7 tahun 2015 tentang kampanye, apabila itu masih dilanggar maka dikategorikan tindak pidana dan dikenai sanksi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Ini sangat disayangkan, kita sudah ingatkan berulangkali,tetapi ternyata tidak digubris oleh para pasangan calon,” katanya.

Sehingga, dengan adanya informasi yang berkembang bahwa di masing-masing pasangan calon sudah saling menghujat, maka untuk personel Panwaslu mulai dari tingkat desa dan kecamatan agar mengcover soal kampanye yang menyampaikan bahasa-bahasa fitnah atau saling menghujat itu untuk disampaikan ke Panwaslu Kabupaten.

“Panwaslu sudah mendapat laporan itu, hanya saja untuk laporan soal kampanye dan materinya belum ada keputusan di internal Panwaslu, sehingga belum ada tindakan, namun hal ini akan kita kaji lagi bersama dengan Gakkumdu, kalau misalnya bukti kuat dan pelanggaran didapat maka akan ditindak lanjut,” katanya.

Faizal berharap kepada masyarakat untuk bersama-sama ikut mengawasi setiap tahapan pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, ketika itu dianggap melakukan pelanggaran, agar disampaikan ke Panwaslu secara resmi supaya bisa diproses sesuai aturan dan UU yang berlaku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara