MAKSUM: WASPADAI JAKARTA RAWAN KONFLIK – Poskota.co
Saturday, September 23

MAKSUM: WASPADAI JAKARTA RAWAN KONFLIK

Maksum
Maksum

POSKOTA.CO – Silaturahmi antara elemen masyarakat dengan jajaran Polda Meto Jaya perlu ditingkatkan, agar masyarakat lebih peduli dengan kondisi keamanan di ibukota. Harapan itu disampaikan Ketua Umum Rumah Kamnas Maksum Z setelah dilantiknya Irjen Pol Mochamad Iriawan, sebagai Kapolda Metro Jaya, Jumat(23/9).

Maksum mengingatkan, Jakarta adalah sasaran utama tindak pidana terorisme. Tak lama lagi ada hajat Pilkada DKI Jakarta, pergerakan akan Kerawanan dan konflik sosial semakin terasa, potensi konflik dan kerawanan sosial di Jakarta bila ditakar dengan timbangan jauh maka tampak lebih berat dengan tensi sebelum adanya Pilkada.

Karena bertemunya dua sumbu bersamaan yakni sumbu ideologi dan sumbu politik nyampur jadi satu. Sumbu ideologi adalah menggumpalnya aspirasi Islam untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta dan sumbu politik dari aspirasi anggota internal partai yg tidak terserap oleh parpol.

Semoga Kapolda Metro Jaya bapak Irjen pol Iriawan, dicintai masyarakat Jakarta, dengan membawa aparat keamanan yg humanis. “Kami selalu siap menjadi mata dan telinga aparat keamanan, diminta maupun tidak diminta karena kami kumpulan masyarakat yg cinta ketenangan dan kedamaian,” tandas Maksum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.