MAKSUM: WASPADAI JAKARTA RAWAN KONFLIK – Poskota.co

MAKSUM: WASPADAI JAKARTA RAWAN KONFLIK

Maksum
Maksum

POSKOTA.CO – Silaturahmi antara elemen masyarakat dengan jajaran Polda Meto Jaya perlu ditingkatkan, agar masyarakat lebih peduli dengan kondisi keamanan di ibukota. Harapan itu disampaikan Ketua Umum Rumah Kamnas Maksum Z setelah dilantiknya Irjen Pol Mochamad Iriawan, sebagai Kapolda Metro Jaya, Jumat(23/9).

Maksum mengingatkan, Jakarta adalah sasaran utama tindak pidana terorisme. Tak lama lagi ada hajat Pilkada DKI Jakarta, pergerakan akan Kerawanan dan konflik sosial semakin terasa, potensi konflik dan kerawanan sosial di Jakarta bila ditakar dengan timbangan jauh maka tampak lebih berat dengan tensi sebelum adanya Pilkada.

Karena bertemunya dua sumbu bersamaan yakni sumbu ideologi dan sumbu politik nyampur jadi satu. Sumbu ideologi adalah menggumpalnya aspirasi Islam untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta dan sumbu politik dari aspirasi anggota internal partai yg tidak terserap oleh parpol.

Semoga Kapolda Metro Jaya bapak Irjen pol Iriawan, dicintai masyarakat Jakarta, dengan membawa aparat keamanan yg humanis. “Kami selalu siap menjadi mata dan telinga aparat keamanan, diminta maupun tidak diminta karena kami kumpulan masyarakat yg cinta ketenangan dan kedamaian,” tandas Maksum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)