LIPUT DPR, OKNUM WARTAWAN TV SWASTA DIDUGA GUNAKAN SURAT TUGAS TANDA TANGAN PALSU – Poskota.co
Saturday, September 23

LIPUT DPR, OKNUM WARTAWAN TV SWASTA DIDUGA GUNAKAN SURAT TUGAS TANDA TANGAN PALSU

POSKOTA.CO – Baru-baru ini beredar surat penugasan peliputan salah seorang wartawan televisi swasta di Jakarta, diduga bertanda tangan palsu.

Surat penugasan itu atas nama PT MTI yang ditujukan kepada Kepala Biro Pemberitaan Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), untuk melakukan peliputan di DPR-RI atas nama wartawan berinisial HM, yang ditandatangani selaku manajer peliputan televisi tersebut berinisial Cs di bawah naungan PT MTI, Selasa (15/11).

Surat tersebut terlihat janggal, karena disebutkan jabatan sebagai wartawan, dan hal disebutkan pemberitahuan, terhitung Juli 2016. Sedangkan satu surat sebelumnya, terhitung Desember 2014, dengan hal disebutkan sebagai surat penugasan. Kedua surat tersebut ditandatangani oleh Cs.

Dalam surat lainnya, atas nama orang yang sama yakni, HM, juga sudah disebutkan jauh sebelumnya sebagai kontributor televisi tersebut. Bahkan, atas nama yang sama pun pernah beredar surat pemutusan hubungan kerja sebagai kontributor.

Atas hal itu semua, manajer peliputan berinisial Cs yang menorehkan tanda tangan, ketika dikonfirmasi melalui WhatsApps (WA)-nya, Senin (14/11), sekitar pukul 20.13 WIB, sepertinya hanya dibaca namun tidak ada jawaban apa pun, seperti dikutip Berantas.co.

Kemudian ketika mencoba lagi untuk mengonfirmasi pada Selasa (15/11), sekitar pukul 9.30 WIB melalui WA-nya, pesannya dibaca namun tetap tidak ada jawaban. Begitu juga melalui short message service (SMS) tidak dibalas.

Kembali mencoba menghubungi melalui telepon selularnya berkali-kali tetap tidak diangkat. Padahal hanya untuk mengonfirmasi kabar tentang berkembangnya surat penugasan yang beredar secara liar tersebut. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.